Proyeksi Belanja RAPBD Meranti 2019 Sebesar Rp 1,6 Triliun
Kamis 15 November 2018, 12:10 WIB
![](foto_berita/13adv.jpg)
Meranti, Berazamcom - Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kepulauan Meranti melakukan pembahasan RAPBD tahun 2019. Proyeksi pendapatan dan belanja dalam RAPBD tahun depan itu disepakati sebesar Rp1,6 triliun lebih.
Hal itu ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2019, Selasa (13/11/2018).
Dalam rapat paripurna KUA-PPAS itu, Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Said Hasyim menyampaikan rincian pendapatan daerah sebesar Rp1.671.298.473.372 naik sebesar Rp494.097.765.000 dari APBD murni tahun 2018 yakni sebesar Rp1.178.200.708.372.
Dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp83.072.500.000 yang komposisinya terdiri dari pajak daerah sebesar Rp13.560.000.000, retribusi daerah Rp1.537.500.000, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp18.500.000.000, dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp49.475.000.000.
Selain itu dana perimbangan diasumsikan sebesar Rp992.927.175.000 yang terdiri dari bagi hasil bukan pajak sebesar Rp352.582.717.000, Dana Alokasi Umum sebesar Rp428.149.478.000
Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp142.051.487.000, dan Dana Alokasi Khusus non Fisik sebesar Rp70.143.493.000
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah direncanakan pada RAPBD tahun 2019 sebesar Rp595.298.798.372 yang terdiri dari hibah dana BOS sebesar Rp21.500.000.000, DBH Propinsi sebesar Rp66.381.291.372, dana penyesuaian otonomi khusus sebesar Rp118.692.507.000, dan bantuan keuangan propinsi sebesar Rp388.725.000.000.
Sedangkan belanja daerah tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp1.668.708.321.269 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp597.623.388.230, dan belanja langsung sebesar Rp1.071.084.933.039.
Said Hasyim juga mengatakan selanjutkan akan segera dibahas antara Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Lebih lanjut dikatakan Pemkab Kepulauan Meranti tetap melaksanakan program kegiatan dengan mengedepankan skala prioritas.
"Untuk pos pendapatan dan belanja daerah mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu. Dan ini merupakan langkah maju pemkab Kepulauan Meranti, meskipun dalam kondisi terbatas. Adapun anggaran yang besar ini tetap kita serap pada kegiatan skala prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, dimana masih banyak infrastuktur yang belum selesai," kata Said.
Disampaikan juga bahwa Rancangan KUA PPAS APBD Tahun 2019 telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan kondisi yang ada dan aspirasi masyarakat, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sedangkan masalah krusial yang menjadi sorotan DPRD adalah terkait pembayaran gaji honorer Kemenag. Pihak legislatif itu meminta kepada Pemkab Kepulauan Meranti untuk mengakomodir dan mengalokasikan anggaran gaji guru tersebut.
Wakil Bupati juga menekankan, bahwa setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan dan hasil yang diharapkan dapat dicapai.
"Diharapkan pemanfaatan anggaran berjalan tepat sasaran, tepat waktu serta memperoleh hasil yang baik dan pada gilirannya akan terbentuk suatu tata kelola pemerintahan yang baik dan benar sehingga memberi dampak peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Meranti," ungkapnya.
Ketua DPRD, H Fauzi hasan dalam kesempatan lain meminta kepada Pemkab Kepulauan Meranti untuk lebih intens dalam melakukan koordinasi ke tingkat Propinsi.
"Seperti diketahui, proyeksi anggaran 2019 itu banyak diperoleh dari propinsi. Untuk itu kita meminta kepada OPD terkait untuk lebih melakukan koordinasi, dan komunikasi yang intens kepada pemerintah propinsi, jika tidak nanti dana itu tidak bisa kita gunakan," kata Fauzi Hasan.(Adv)
Hal itu ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2019, Selasa (13/11/2018).
Dalam rapat paripurna KUA-PPAS itu, Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Said Hasyim menyampaikan rincian pendapatan daerah sebesar Rp1.671.298.473.372 naik sebesar Rp494.097.765.000 dari APBD murni tahun 2018 yakni sebesar Rp1.178.200.708.372.
Dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp83.072.500.000 yang komposisinya terdiri dari pajak daerah sebesar Rp13.560.000.000, retribusi daerah Rp1.537.500.000, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp18.500.000.000, dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp49.475.000.000.
Selain itu dana perimbangan diasumsikan sebesar Rp992.927.175.000 yang terdiri dari bagi hasil bukan pajak sebesar Rp352.582.717.000, Dana Alokasi Umum sebesar Rp428.149.478.000
Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp142.051.487.000, dan Dana Alokasi Khusus non Fisik sebesar Rp70.143.493.000
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah direncanakan pada RAPBD tahun 2019 sebesar Rp595.298.798.372 yang terdiri dari hibah dana BOS sebesar Rp21.500.000.000, DBH Propinsi sebesar Rp66.381.291.372, dana penyesuaian otonomi khusus sebesar Rp118.692.507.000, dan bantuan keuangan propinsi sebesar Rp388.725.000.000.
Sedangkan belanja daerah tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp1.668.708.321.269 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp597.623.388.230, dan belanja langsung sebesar Rp1.071.084.933.039.
Said Hasyim juga mengatakan selanjutkan akan segera dibahas antara Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Lebih lanjut dikatakan Pemkab Kepulauan Meranti tetap melaksanakan program kegiatan dengan mengedepankan skala prioritas.
"Untuk pos pendapatan dan belanja daerah mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu. Dan ini merupakan langkah maju pemkab Kepulauan Meranti, meskipun dalam kondisi terbatas. Adapun anggaran yang besar ini tetap kita serap pada kegiatan skala prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, dimana masih banyak infrastuktur yang belum selesai," kata Said.
Disampaikan juga bahwa Rancangan KUA PPAS APBD Tahun 2019 telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan kondisi yang ada dan aspirasi masyarakat, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sedangkan masalah krusial yang menjadi sorotan DPRD adalah terkait pembayaran gaji honorer Kemenag. Pihak legislatif itu meminta kepada Pemkab Kepulauan Meranti untuk mengakomodir dan mengalokasikan anggaran gaji guru tersebut.
Wakil Bupati juga menekankan, bahwa setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan dan hasil yang diharapkan dapat dicapai.
"Diharapkan pemanfaatan anggaran berjalan tepat sasaran, tepat waktu serta memperoleh hasil yang baik dan pada gilirannya akan terbentuk suatu tata kelola pemerintahan yang baik dan benar sehingga memberi dampak peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Meranti," ungkapnya.
Ketua DPRD, H Fauzi hasan dalam kesempatan lain meminta kepada Pemkab Kepulauan Meranti untuk lebih intens dalam melakukan koordinasi ke tingkat Propinsi.
"Seperti diketahui, proyeksi anggaran 2019 itu banyak diperoleh dari propinsi. Untuk itu kita meminta kepada OPD terkait untuk lebih melakukan koordinasi, dan komunikasi yang intens kepada pemerintah propinsi, jika tidak nanti dana itu tidak bisa kita gunakan," kata Fauzi Hasan.(Adv)
Untuk saran dan pemberian informasi kepada berazam.com, silakan kontak ke email: redaksi.berazam@gmail.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Kamis 25 Juli 2024
Sukses, Seminar Antarabangsa ke-12 “EHMAP” Kerjasama Unri-UKM Malaysia Bahas 60 Paper
Selasa 23 Juli 2024
Tekor Berkepanjangan, Majalah GATRA Akhirnya Tutup !
Selasa 23 Juli 2024
FKPRM dan PPMR Keluarkan Pernyataan Sikap, Tolak Pembalonan Nasir
Senin 15 Juli 2024
Blak -Blakan Robert Hendrico Terkait Kepemimpinan Pj Gubernur Riau SF Hariyanto
Rabu 10 Juli 2024
Diam-diam, Senator Riau Empat Periode Instiawaty ''Iin'' Ayus Ini Gelontorkan APBN untuk Atasi Banjir
Senin 24 Juni 2024
Seleksi Masuk Unri Jalur Mandiri PBUD/PBM: Nilai UTBK Jadi Penentu Jika Pendaftar Lebihi Kuota
Minggu 23 Juni 2024
Aksi Pengrusakan Baleho Mengguncang Politik Pilkada Riau: Persaingan Memanas di Kota Rengat
Senin 17 Juni 2024
Kapolda Kepri Lakukan Alih Fungsi Tugas 366 Personel, 18 Orang Dimutasi, Pandra: Mutasi Hal Biasa untuk Penyegaran
Minggu 16 Juni 2024
Unri Tak Pungut IPI, Peluang Mahasiswa Lolos Jalur SMM-PTN Barat Sangat Besar
Sabtu 15 Juni 2024
Kemendikbudristek Setujui UKT Turun ke Tarif Lama, Unri Segera Kembalikan Uang Kelebihan Bayar
Berita Terkini
Jumat 26 Juli 2024, 23:34 WIB
Ketua Umum FKPMR dan PPMR Dipanggil Polda Riau, Ini Respon Keras Fauzi Kadir dan Robert Hendrico
Jumat 26 Juli 2024, 13:29 WIB
Pemprov Siapkan Bonus Rp40 M Untuk Atlet Peraih Medali PON XXI Aceh-Sumut
Jumat 26 Juli 2024, 13:24 WIB
Pj Gubri Usulkan Erisman Yahya Jadi Calon Pj Bupati Inhil
Jumat 26 Juli 2024, 11:42 WIB
BMKG: 45 Hotspot Terdeteksi di Riau, Rokan Hilir Terbanyak
Jumat 26 Juli 2024, 07:28 WIB
Tokoh FKPMR & PPMR Gercep Antarkan Langsung Aspirasi Rakyat Riau ke 3 Parpol ke Episentrum Kekuasaan Jakarta
Kamis 25 Juli 2024, 21:56 WIB
Sukses, Seminar Antarabangsa ke-12 “EHMAP” Kerjasama Unri-UKM Malaysia Bahas 60 Paper
Kamis 25 Juli 2024, 20:13 WIB
Golkar – PKS Resmi Berkoalisi di Pilgubri 2024, Syamsuar-Mawardi Calon Pertama yang Siap Berlayar
Kamis 25 Juli 2024, 16:30 WIB
Bantu Untuk Mengatur Lalu Lintas, Dirlantas Latih 78 'Pak Ogah'
Kamis 25 Juli 2024, 13:21 WIB
Tindaklanjuti Keluhan Warga, Pj Gubri SF Hariyanto Tinjau 4 Ruas Jalan di Kota Pekanbaru
Kamis 25 Juli 2024, 11:00 WIB
Pj Gubernur Riau Minta BUMD Berikan Dampak Positif Bagi Perekonomian Masyarakat