PasirPangaraian, Berazam.com – BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru bersama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rokan Hulu, Selasa (09/10). Pertemuan ini sendiri dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rokan Hulu H. Abdul Haris, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru Rahmad Asri Ritonga, Kepala Bappeda Kabupaten Rokan Hulu Nifzar, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Wilya Astriani, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga seluruh Camat dari 16 kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu. Sekda Kabupaten Rokan Hulu, Abdul Haris menyampaikan bahwa kepesertaan JKN-KIS di Kabupaten Rokan Hulu masih di bawah 50 persen dari 554.152 jiwa total penduduknya, yakni baru sekitar 262.372 jiwa yang telah terdaftar. Jumlah ini juga merupakan yang terendah di seluruh Provinsi Riau. Pria yang akrab disapa Haris ini berkomitmen untuk mengejar kepesertaan JKN-KIS menjelang akhir tahun 2018, yakni bisa mencapai 95 persen. ”Program JKN-KIS ini sifatnya gotong-royong, di mana yang sakit dan tidak mampu ditopang oleh kita yang sehat. Sehingga keikutsertaan seluruh masyarakat sangat diharapkan,” ujarnya. Lebih lanjut Haris menegaskan bahwa ada beberapa strateginya yang akan dilakukannya dalam mengejar UHC 2019 ini, yakni integrasi seluruh pekerja honorer di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu ke dalam kepesertaan JKN-KIS. Menurut Haris, tenaga honorer di Kabupaten Rokan Hulu mencapai 3.550 jiwa. Belum termasuk anggota keluarganya. Bisa mencapai 14 ribu peserta. Kepala Bappeda Kabupaten Rokan Hulu, Nifzar mengatakan bahwa dia akan mengerahkan pula seluruh OPD untuk memaksimalkan fungsinya dalam memberi pengarahan kepada honorer dan mengajak masyarakat menjadi Peserta JKN-KIS sesuai apa yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. ”Kita optimis. Dengan kerjasama yang baik dari semua pemangku kepentingan terkait, target bisa kita capai,” ucap Nifzar. Strategi selanjutnya adalah integrasi aparat desa ke dalam kepesertaan JKN-KIS. Terdapat sekitar 720 aparat desa yang tersebar di 164 desa. Bisa menjadi sekitar 3.500 jiwa bila ditambah dengan anggota keluarganya. Melalui program corporate social responsibility (CSR) atau donasi dari perusahaan-perusahaan juga dihimbau untuk memfokuskan bentuk tanggung jawab sosialnya ke dalam program jaminan kesehatan, bukan melulu kepada infrastruktur. Hal ini pun akan mampu menambah angka kepesertaan JKN-KIS di Kabupaten Rokan Hulu. Juga kepadang anggota koperasi, anggota BUMDesa, hingga para guru komite diharapkan juga segera mendaftarkan diri dan anggota keluarga sebagai Peserta JKN-KIS sebelum akhir Desember 2018. Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru, Rahmad Asri Ritonga memaparkan sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan terkait peran Pemerintah Daerah di sana. Oleh karena itu, pihaknya siap bekerja keras bersama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk mencapai UHC 2019. *bzam09 Rilis