Pekanbaru, Berazam.com - Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru, Rahmat Asri Ritonga, mengakui adanya keterlambatan pembayaran klaim di sejumlah rumah sakit yang sudah bekerja sama di Pekanbaru. Asri menjelaskan keterlambatan ini terkait dengan kondisi BPJS secara nasional yang sedang mengalami defisit keuangan. "Dari awal kita memang sudah memastikan akan terjadi defisit keuangan. Karena iuran yang dipungut tidak sesuai dengan jumlah klaim. Namun kita juga mengandalkan dana talangan dari APBN untuk bisa tetap menjalankan program JKN-KIS ini," sebut Asri (18/09). Asri juga menjelaskan rata-rata setiap peserta JKN-KIS mengalami defisit sekitar Rp.4.000 sampai Rp.5.000 tiap bulannya dari total biaya pengobatan yang harus dipenuhi. Untuk itu jika terjadi tunggakan akan membuat dana yang dikelola BPJS mengalami masalah. Asri juga menjelaskan bahwa BPJS tetap membayar klaim sesuai dengan berkas yang lebih dahulu masuk. Jika terjadi keterlambatan pembayaran, BPJS juga akan membayarkan dendanya. "Sejak awal tahun hingga Juni kita selalu membayarkan klaim, namun beberapa bulan terakhir dana dari pusat memang ada keterlambatan," sebutnya. BPJS Kesehatan sendiri juga menyarankan agar setiap rumah sakit di Pekanbaru mempunyai dana talangan agar operasional dan kegiatan dirumah sakit tetap berjalan. Sehingga jika ada keterlambatan pembayaran klaim dari BPJS, tidak mengganggu pelayanan di rumah sakit. "Setidaknya rumah sakit memiliki talangan tiga bulan, salah satunya bisa dengan sistem pinjaman bank," ujar Asri. Asri juga mengungkapkan di wilayah kerja BPJS Kesehatan Pekanbaru memiliki hutang yang sangat tinggi. Sebanyak Rp.112 miliar piutang belum dibayarkan oleh peserta mandiri. Sementara untuk pekerja penerima upah relatif tidak ada tunggakan iuran. "Kita berharap Pemda lewat Jamkesda-nya juga disiplin dalam membayarka iuran demi kelancaram keuangan program JKN-KIS," pungkas Asri *bzam09