Pekanbaru, Berazam--Pemerintah Indonesia meskipun terus melakukan penanggulangan narkoba namun upaya itu gagal dan tak mampu menuntaskan persoalan yang dapat menghancurkan generasi muda.

Kegagalan ini disebabkan tidak semua unsur-unsur penegak hukum turun tangan secara subgguh-sungguh. Lihat saja, program  'Darurat Asap' yang melibatkan semua unsur dengan mengerahkan dana yang tak sedikit. Buktinya bencana asap dapat disingkirkan di negeri ini.

Sementara 'Darurat Narkoba' terkesan hanya gencar dilakukan BNN. Sehingga terkesan baru  sekadar pengucapan (lips service) dan kurang adanya tindakan nyata simultan dari pihak-pihak penegak hukum terkait.

Pernyataan itu dikemukakan Ketua Pembina Generasi  Peduli Anti Narkoba (GPAN) Pusat, Brigjen Pol. Siswandi didampingi Ketua GPAN Pusat Bob Hasan dalam percakapannya dengan Tirastimes.com di Pekanbaru, Jumat petang (10/12).

Siswandi selanjutnya mengatakan, begitu pula penanganan hukum yang diterapkan justru tidak menimbulkan efek jera. Apabila pemakai atau pecandu digabingkan dengan pengedar di dalam penjara atau LP, niscaya situasinya kian memburuk. Mestinya mereka dipisah agar menghindari pecandu atau pemakai tidak direkrut menjadi pengedar.

Menurut Siswandi yang pernah bertugas di BNN Pusat ini,  sudah saatnya pemberantasan narkoba dilalukan dengan cara yang lebih persuasif yakni memberlakukan 'Drugs Amnesty'. Apa itu?

''Apabila pemerintah sudah melakukan Tax Amnesty yakni pengampunan bagi para wajib pajak (WP) yang bandel dimana bila WP mengaku dan terbuka membayarkan pajak tertunggak, maka mereka diampuni dan dibolehkan beraktivitas seperti biasa. Maka 'Drugd Amnesty' maksudnya pengampunan bagi pecandu narkoba yang mengaku dan siap untuk dibina dan direhabilitasi.

''Jangan dimusuhi mereka karena banyak di antara mereka yang ingin berubah demi masa depan yang lebih baik,'' kata Siswandi.

Dikatakan, Program Rehabilitasi bagi pecandu narkoba yang pernah diikrarkan Presiden Jokowi tahun 2015 silam juga tak capai target. Anehnya, dari sekitar 7,6 juta pemakai narkoba di Indonesia justru pihak terkait hanya mampu merehabilitasi 22 ribu orang saja. Padahal, dana yang disediakan sangat besar mencapai Rp. 400 milyar.

Sementara, Ketua GPAN, Bob Hasan menceritakan pengalamannya GPAN dalam menangani para pemakai narkoba. Caranya mereka secara bergiliran mendatangi SMA untuk berceramah. Bahkan mereka secara persuasif melakukan kegiatan bersama siswa sehingga timbul rasa saling percaya.

''Sering kami menemukan ada sejumlah siswa yang secara suka rela mengaku bahwa dirinya pemakai narkoba. Begitu hal ini disampaikan pada pihak Kepala Sekolah, dia langsunh bereaksi untuk memecat suswa-siswa tersebut. Kami langsung membela siswa dan menjamin mereka siap kami rehabilirasi,'' ujar Bob Hasan yang juga Ketua Umum Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) ini.

''Kami terus melakukan kegiatan penyuluhan dan rehabilitasi bagi suswa-siswa di sekolah. Kami juga mewujudkan program 'Tempat Singgah' bagi para pemakai yang siap direhabilitasi, kata Bob Hasan.

Selain itu, kata Bob Hasan, GPAN juga membuat film  berjuful  'Tiga Pilihan  Hidup' yang diangkat dari kisah nyata kehidupan pelawak terkenal Tessy.  "Tiga pilihan itu adakah hukuman mati, akibat obat berakibat mati atau menjalani rehabilitasi,'' kata Bob lagi. (TT/Ybs)