Pekanbaru, berazamcom – Polemik pengelolaan Hotel Aryaduta kembali mengemuka dan memicu ketegangan serius antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sarana Pembangunan Riau (SPR). Persoalan ini mencuat ke ruang publik dalam forum silaturahmi Pemprov Riau bersama tokoh masyarakat dan para mantan kepala daerah yang digelar di kediaman Wakil Gubernur Riau, Jalan Sisingamangaraja, Pekanbaru, Senin (5/1/2026).

Sejumlah mantan Gubernur Riau tampak hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Saleh Djasit, Mambang Mit, Wan Thamrin Hasyim, Syamsuar, serta Wan Abubakar.

Dalam forum itu, mantan Gubernur Riau Syamsuar secara terbuka menyoroti langkah Direktur PT SPR, Ida Yulita Susanti, yang kembali menjalin kerja sama dengan PT Lippo Karawaci Tbk untuk memperpanjang pengelolaan Hotel Aryaduta. Ia menegaskan, keputusan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Pemprov Riau sebagai pemegang saham.

“Sekelas direktur tidak memberi tahu Pemprov Riau sebagai pemegang saham. Kok bisa? Itu bukan aset PT SPR. Itu kan aset Pemprov,” tegas Syamsuar.

Menurut Syamsuar, status Hotel Aryaduta sebagai aset daerah semestinya mewajibkan keterlibatan pemerintah provinsi dalam setiap keputusan strategis, terlebih yang menyangkut kerja sama jangka panjang dan pengelolaan aset bernilai besar.

Ia pun menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto yang memutus kerja sama pengelolaan Hotel Aryaduta. Syamsuar menilai kebijakan tersebut sejalan dengan kepentingan daerah, mengingat kontribusi yang diterima Pemprov Riau selama ini dinilai tidak signifikan.

“Saya mendukung tindakan Plt Gubernur dalam memutuskan kontrak Hotel Aryaduta. Karena hanya sedikit dividen yang kita terima. Jadi, apa yang dilakukan bapak itu sudah benar,” ujarnya.

Syamsuar juga mengungkapkan bahwa wacana penghentian kerja sama sebenarnya telah dibahas sejak masa kepemimpinannya. Namun saat itu, kontrak masih berjalan dan baru akan berakhir pada 2025.

“Waktu itu Pemprov Riau sudah bertemu dengan James Riady (Chairman Lippo Group) untuk memutus. Tapi karena kontrak belum selesai, mereka minta uang dikembalikan. Makanya baru bisa diputus di tahun 2025,” jelasnya.

Diketahui sebelumnya, pada 23 Desember 2025, Direktur PT SPR Ida Yulita Susanti menandatangani perjanjian lanjutan pengelolaan Hotel Aryaduta Pekanbaru bersama Presiden Direktur PT Lippo Karawaci Tbk Marlo Budiman dan Direktur Marshal Martinus T.
Kesepakatan tersebut tertuang dalam PKS Nomor 286/Dir/PT SPR/XII/2025 dan PKS Nomor 080/LGL-AGR/LK/XII/2025 dari pihak PT Lippo Karawaci. 

Langkah ini langsung memicu reaksi keras dari Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, yang menilai Pemprov Riau sepenuhnya diabaikan dalam proses perpanjangan kontrak tersebut.

“Kami Pemprov Riau sebagai pemilik saham tidak diajak, tidak diikutsertakan dalam perpanjangan kontrak yang dilakukan PT SPR,” tegas SF Hariyanto, Rabu (31/12/2025).

Tak berhenti di situ, SF Hariyanto menyatakan Pemprov Riau telah mengajukan permohonan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa dengan agenda pencopotan direksi PT SPR.

“Ini makanya kami minta RUPS LB agar dicopot direkturnya dan ditunjuk Plt. Baru menjabat saja kami sudah tidak dihargai. Bagaimana kalau sudah lama menjabat,” pungkasnya. (*)

[]bazm02