Pekanbaru, berazamcom - Komisi III DPRD Provinsi Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (Hearing) bersama sejumlah akademisi dari Universitas Islam Riau (UIR), Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI), Universitas Riau (UNRI), dan Universitas Lancang Kuning (UNILAK) di Gedung DPRD Riau, Kamis (27/11).

Pertemuan ini membahas kondisi perekonomian daerah yang dinilai belum maksimal serta persoalan tata kelola APBD.

Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri menyampaikan para akademisi merasa banyak kebijakan pemerintah belum didasarkan pada data yang optimal. Hal itu berdampak pada ketidaktepatan dalam penyusunan kebijakan daerah.

Rektor Unilak Junaidi dalam kesempatan tersebut menyoroti perlunya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak.

Ia menilai penyederhanaan proses pembayaran pajak dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pemasukan daerah.

“Misalnya bagaimana peningkatan pemasukan PAD dari sektor pajak dan distribusi. Kita usulkan penyederhanaan proses supaya masyarakat diberi kemudahan untuk membayar pajak,” ujar Junaidi.

Ia juga menyinggung bahwa tata kelola APBD saat ini belum berjalan dengan baik sehingga diperlukan langkah cepat untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran.

Para akademisi kompak menilai bahwa kinerja pengelolaan anggaran belum optimal, yang berimbas pada tidak maksimalnya serapan dan pendapatan daerah. Konsekuensinya, salah satu opsi efisiensi yang muncul adalah pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN.

“Kita setuju dilakukan penghematan dengan pemotongan TPP ASN karena pendapatan menurun untuk tahun depan, sehingga pengeluaran juga harus dikurangi,” tambah Junaidi.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III Edi Basri menegaskan bahwa pemotongan anggaran sebenarnya sudah dilakukan di berbagai sektor.

“Akademisi bilang jangan TPP saja yang ditekan, yang lain juga harus diperas. Tapi kan semua anggaran sudah ditekan, tinggal TPP saja lagi yang bisa dilakukan,” ujar Edi Basri.* [Advertorial]