Rokan Hulu, berazamcom - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu Riau (Himarohu-Riau) menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati dan Kantor DPRD Rokan Hulu, Kamis (17/10/2024). Aksi ini digelar sebagai bentuk kritik dan aspirasi mahasiswa terhadap pemerintah daerah.
Joko Sisworo Pakis, selaku koordinator lapangan aksi, dalam orasinya menyatakan bahwa Kabupaten Rokan Hulu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, seharusnya mampu menyelesaikan berbagai persoalan strategis seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, KKN, hingga konflik agraria.
Menurutnya, permasalahan tersebut bisa diminimalisir dengan kesadaran dari pemerintah sebagai pemegang kekuasaan, serta kontribusi masyarakat untuk memajukan kabupaten ini.
"Sudah 25 tahun Kabupaten Rokan Hulu berdiri, dan ulang tahunnya diperingati setiap tanggal 12 Oktober. Pembentukannya bermula dari UU Nomor 53 Tahun 1999 yang disahkan pada 12 Oktober 1999, kemudian diubah melalui UU No. 11 Tahun 2003, dan diperkuat dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 010/PUU-1/2004 tanggal 26 Agustus 2004," ujar Joko Sisworo Pakis.
Roma Alvin, selaku jenderal lapangan aksi, menyampaikan beberapa tuntutan utama dari Himarohu-Riau, yaitu:
Pertama, menuntut pemerintah menyelesaikan masalah pendidikan dan perlindungan hak anak di Rokan Hulu.
Kedua, mendesak Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk menuntaskan berbagai permasalahan perusahaan ilegal serta konflik yang melibatkan masyarakat.
Ketiga, menuntut perbaikan infrastruktur, baik jalan maupun fasilitas publik, untuk kesejahteraan masyarakat.
Keempat, mendesak Bupati Rokan Hulu untuk memberantas KKN dan memperbaiki birokrasi di lingkungan pemerintahan daerah.
Kelima, menuntut penyelesaian konflik agraria yang terus terjadi di Kabupaten Rokan Hulu.
Keenam, meminta pengawasan dan pengendalian harga bahan pokok agar tetap terjangkau bagi masyarakat.
"Rokan Hulu merupakan kabupaten termiskin kedua di Provinsi Riau. Pembangunan infrastruktur tidak efisien dan belum merata, fasilitas pendidikan yang kurang memadai, serta maraknya kasus kekerasan dan bullying terhadap anak masih menjadi persoalan utama. Korupsi, kolusi, dan nepotisme juga merajalela, ditambah dengan konflik agraria yang melibatkan perusahaan dan masyarakat adat, serta banyaknya perusahaan ilegal tanpa izin HGU di kabupaten ini," tambah Joko dalam orasinya.
Sementara itu, Sa'yan Maskuron, Pj Ketua Umum Himarohu-Riau, menjelaskan bahwa aksi damai ini adalah bentuk kepedulian mahasiswa terhadap Kabupaten Rokan Hulu.
"Dengan memperingati hari jadi ke-25 Kabupaten Rokan Hulu, kami melakukan aksi damai ini sebagai kritik dan masukan kepada pemerintah. Setelah melalui diskusi dan kajian bersama mahasiswa Rohul yang berada di Pekanbaru, tuntutan ini telah diserahkan kepada DPRD Rokan Hulu dan diterima oleh Wirandi Mustafa, S.IP, salah satu anggota dewan," ungkapnya.
Di waktu yang sama, Dedi Ashari, Koordinator Umum Aksi, menekankan pentingnya revisi Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) agar implementasinya lebih optimal dan tepat sasaran.
"Masyarakatlah yang seharusnya merasakan manfaat dari peraturan ini. Sudah ada regulasinya, namun perlu revisi agar penerapannya lebih maksimal," tegas Dedi Ashari.
Sa'yan Maskuron juga menekankan pentingnya kehadiran Pemerintah Daerah Rokan Hulu dalam memberikan sikap serta komitmen nyata dalam menangani permasalahan yang ada.
"Himarohu-Riau selalu mengupayakan aspirasi masyarakat luas dalam setiap aksi yang kami lakukan dari tahun ke tahun. Namun, hingga saat ini, kami belum merasakan kehadiran nyata pemerintah daerah dalam menyikapi persoalan-persoalan ini," tuturnya.
Orasi diakhiri dengan seruan, "Legislatif tutup mulut, Eksekutif tutup mata, Himarohu Menggugat.(*)
