Proyek ambisius Ibukota Negara Nusantara (IKN) yang diusung Presiden Jokowi belakangan menjadi perbincangan hangat di ranah publik. Sebab sejak dibuatnya Undang-undang dan peraturan lainnya plus revisi UU nya selesai, pembangunan di Kabupaten Paser Utara Penajam Kalimantan Timur hingga kini masih menyisakan benang kusut yang tidak mudah mengurainya. Ibarat nasi sudah jadi bubur, posisi Presiden Jokowi makin lama makin terjepit. Semuanya janji yang pernah dia sampaikan hasilnya nihil. Misalnya investasi asing akan masuk namun ternyata belum ada sampai sekarang. Yang ada adalah uang APBN plus sejumlah investasi dari konglomerat lokal yang diduga dipaksa oleh presiden Jokowi untuk menutupi janji manis tapi palsu itu.

Berdasarkan informasi yang didapat hingga kini total investasi dari taipan lokal belum menyentuh angka 100 Triliun sementara dana yang dibutuhkan untuk membangun IKN adalah sebesar Rp 500 an T.

Nah, untuk menambah wawasan kita berikut ini saya bikin analisa dari berbagai perspektif atau audit pandang.

1. Sudut pandang Pemerintah:

Pemerintah melihat IKN sebagai proyek strategis untuk mengoptimalkan pembangunan infrastruktur di Indonesia, meningkatkan konektivitas antar-pulau, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi. Meskipun ada keraguan terkait kelangsungan proyek setelah pergantian kepemimpinan, pemerintah optimis bahwa langkah-langkah yang ditempuh selama ini akan memastikan keberlanjutan proyek ini.

2. Sudut pandang Masyarakat:
Sebagian masyarakat mungkin merasa khawatir terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek IKN. Mereka mungkin prihatin bahwa proyek ini bisa menjadi ladang korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Keprihatinan juga mungkin timbul terkait dampak lingkungan dan sosial dari proyek ini, seperti pemindahan penduduk dan kerusakan lingkungan.

3. Sudut pandang Bisnis/Investor:
Para pelaku bisnis dan investor mungkin melihat IKN sebagai peluang besar untuk ekspansi bisnis dan investasi di Indonesia. Namun, ketidakpastian terkait kelangsungan proyek setelah pergantian kepemimpinan bisa menjadi hambatan bagi keputusan investasi jangka panjang. Mereka mungkin berharap agar pemerintah memberikan jaminan keberlanjutan proyek ini untuk meminimalisir risiko investasi.

4. Sudut pandang Politik:
Dari segi politik, IKN bisa menjadi isu yang kontroversial antara pemerintah dan oposisi. Oposisi mungkin memanfaatkan ketidakpastian terkait kelangsungan proyek ini untuk mengkritik pemerintah dan memperoleh dukungan politik. Sementara itu, pemerintah perlu menjaga stabilitas dan keberlanjutan proyek ini untuk mempertahankan legitimasi dan dukungan publik.

Dalan satu kesempatan Presiden terpilih Prabowo Subianto telah mengatakan bahwa untuk keberlanjutan proyek IKN butuh waktu 30 tahun. Pernyataan ini muncul setelah ekonom Sudrajat Diwandono mengatakan IKN belum menjadi prioritas. Lebih baik makan siang gratis.

Apa yang disampaikan oleh Sudrajat bisa diterima oleh akal sehat.

Yang paling bikin pusing presiden Jokowi adalah mundur nya Ketua Otorita IKN beserta wakilnya karena diduga tidak berani memaksakan kehendak daripada kelak bermasalah dengan hukum. Namun lagi lagi bukan Jokowi namanya kalau tidak secara licik langsung menunjuk Basuki Hadimulyono menteri pupr dan Raja Juli Antoni sebagai Plt Ketua dan Wakil otorita IKN. Duet pemimpin muda ini diharapkan dapat menggesa pembangunan terutama menyiapkan lapangan hari ulang Indonesia pada 17 Agustus tahun ini. Soalnya presiden Jokowi berencana akan mengundang 8500 orang menghadiri acara kenegaraan tersebut. Wacana inipun mendapatkan kritik dan saran dari berbagai kalangan. Ada yang yakin banyak pula yang tidak. Terjadi kontroversi.

Dengan berbagai sudut pandang yang berbeda, penting bagi semua pihak terkait untuk terus berkomunikasi, berkolaborasi, dan bekerja sama dalam mengatasi problematik yang mungkin timbul seiring dengan pelaksanaan proyek IKN.

Penulis adalah wartawan senior Riau,vWakil Pimpinan Umum berazamcom dan Ketua Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Riau.