Batam, berazamcom -Penunjukan penjabat walikota Pekanbaru hingga saat ini masih menjadi teka teki dan memunculkan spekulasi di tengah masyarakat Riau khususnya Pekanbaru. Ada yang bilang perebutan jabatan strategis ini sarat dengan muatan politisnya ketimbang kepentingan masyarakat Pekanbaru.

Apalagi beredar informasi pemerintah pusat bakal menunjuk PJ walikota Pekanbaru dari Jakarta alias droping.

Menanggapi hal ini ketua komisi I DPRD Pekanbaru Doni Saputra mengatakan jika informasi Pj Pekanbaru benar akan diisi oleh pejabat dari pusat, sangat disayangkan. "Jika benar maka kami atas nama komisi I DPRD Pekanbaru yang membidangi pemerintahan meminta kepada Mendagri meninjau kembali penunjukan Pj walikota Pekanbaru dari pejabat droping,' ungkap Doni kepada berazamcom di Batam pada hari Rabu (22/5/2024).

Menurut politisi PAN ini masih banyak anak daerah yang memiliki kapasitas dan integrasi serta kemampuan manajerial dalam tata kelola pemerintahan kota Pekanbaru. "Bukan kami anti orang luar. Namun alangkah eloknya jika pemerintah pusat mempertimbangkan masukan masukan dari tokoh masyarakat Riau khususnya Pekanbaru yang menginginkan daerah kami dipimpin oleh anak daerah yang sudah memahami seluk-beluk pemerintahan yang memudahkan kami dapat berkolaborasi dan berkomunikasi dengan mudah sehingga semua Agenda agenda pembangunan dapat dirumuskan dengan mudah demi kepentingan masyarakat Riau khususnya Pekanbaru," pungkasnya.

Sebagaimana informasi yang sudah beredar luas di ranah publik, sejumlah nama calon Pj walikota Pekanbaru yang digadang -gadang akan mengisi posisi strategis tersebut. Satu diantaranya adalah Indra Pomi Nasution. Ada lagi nama Hambali Nanda Manurung.

Namun yang memenuhi syarat dari keduanya adalah Indra Pomi Nasution. Tapi akibat dugaan kuatnya nilai politik muncullah nama baru yang disebut sebut bakal droping dari pusat atau dari kementerian.