Keputusan Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, untuk mendukung capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, menimbulkan pertanyaan dan tanda tanya di kalangan masyarakat. Sebelumnya, Khofifah diketahui memilih untuk tetap netral dalam Pemilu. Namun, kemudian ia secara tiba-tiba membalikkan posisinya.

Tentu saja sikap politik yang ditunjukkan oleh Gubernur Jatim ini memunculkan spekulasi di ranah publik. Bahkan di hampir semua platform media sosial maupun media mainstream Khofifah menjadi pembahasan yang tiada henti hentinya. Sampai sampai ada yang menyebutkan Khofifah sedang terjerat politik sandera yang dilakukan oleh rezim sekarang.

Terdapat dugaan bahwa perubahan sikap Khofifah terkait dengan kasus dugaan korupsi anggaran distribusi bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kementerian Sosial.

Seperti diketahui Khofifah pernah menjabat sebagai Menteri Sosial Indonesia dan dugaan keterlibatannya dalam kasus ini mengundang perhatian masyarakat.

Dalam konteks politik, dukungan Khofifah dapat memberikan pengaruh signifikan pada pemilihan presiden. Sebagai seorang tokoh politik yang berpengaruh, dukungannya bisa mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap Prabowo-Gibran sebagai calon pemimpin negara.

Pernyataan Khofifah tentang dukungannya diungkapkan setelah ia pulang dari menjalankan ibadah umrah. Dia juga telah menghubungi Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, dan siap bergabung dalam tim kampanye nasional. Khofifah menyatakan kesiapannya untuk mengikuti regulasi yang berlaku dan siap mengajukan cuti sebagai Gubernur Jawa Timur saat mengampanyekan Prabowo-Gibran.

Meski perubahan dukungan Khofifah menarik perhatian, hal ini juga terjadi dalam konteks penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada tanggal 10 Januari 2024, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur (Sekda Jatim), Adhi Karyono, diperiksa oleh KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi anggaran distribusi bantuan sosial. Pemeriksaan ini menimbulkan spekulasi tentang keterkaitan antara kasus tersebut dan keputusan politik Khofifah.

Selain itu, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap beberapa pihak terkait kasus tersebut, termasuk mantan Sekjen Kemensos Hartono Laras, Eric Khosasi, konsultan Irfan Suhadi, Metta Ariesta Soepardi Wongkaren, dan Direktur Mitra Energi Persada, Said Agust Putra. Kasus ini telah menahan enam orang tersangka, termasuk mantan pejabat PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) Persero dan Direktur Utama Mitra Energi Persada.

Pengusutan kasus korupsi ini dianggap penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam penggunaan dana bantuan sosial. Implikasinya terhadap dukungan politik Khofifah memunculkan pertanyaan sejauh mana korupsi dapat mempengaruhi dinamika politik dan dukungan terhadap kandidat.

Dalam konteks hukum, tindakan yang dituduhkan kepada para tersangka didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penyidikan yang dilakukan oleh KPK merupakan langkah penting dalam upaya memberantas korupsi dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap integritas pemerintahan.

Perubahan dukungan Khofifah Indar Parawansa dan penyelidikan kasus korupsi ini menjadi perhatian masyarakat karena kaitan antara politik dan penegakan hukum. Dalam upaya membangun sistem politik dan hukum yang kuat, transparansi dan akuntabilitas harus diutamakan.

Keselamatan kasus korupsi harus terus dilakukan dengan tindakan tegas, tanpa memandang latar belakang politik para tersangka. Masyarakat berharap agar keputusan politik dapat didasarkan pada integritas, kejujuran, dan kesadaran akan tuntutan hukum yang adil.

Jadi jika ditarik dari penjelasan diatas ada 'benang merah' antara sikap Khofifah yang tiba-tiba mendukung Capres-cawapres nomor urut 2 dengan pemeriksaan Sekda Jatim terkait dugaan korupsi di Kemensos dimana Khofifah pernah menjadi menteri sosial? Walahualam!

Politik sandera ini tidak hanya terjadi pada diri Khofifah, para petinggi Partai Politik yang merapat ke kubu Prabowo -Gibran seperti Ketum partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum DPP PAN Zulkifli Hasan dan yang lainnya juga disebut sebut ikut terjerat politik sandera yang dimainkan oleh rezim.

Mengutip CNN, pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengenai kartu truf dan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dianggap sebagai bentuk pembangkangan politik atau political disobedience terhadap konstitusi. Hasto mendapatkan pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu truf-nya dipegang, dan menyebut ada tekanan keras kekuasaan terkait hal ini.

Hasto juga mengungkapkan rasa sedih PDIP karena merasa telah memberikan keistimewaan yang besar kepada Presiden Joko Widodo, namun kini merasa ditinggalkan. Dia menyebut bahwa ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranata kebaikan dan konstitusi, yang membuat PDIP merasa harus mengungkapkan perasaannya.

Hasto juga menyebut kerja keras simpatisan, anggota, dan kader partai dalam pemilihan kepala daerah dan presiden sebelumnya sebagai wujud rasa sayang kepada Jokowi. Dia berharap bahwa awan gelap demokrasi saat ini dapat segera berlalu, dan menyimpulkan bahwa rakyat Indonesia sudah paham siapa yang meninggalkan siapa demi ambisi kekuasaan.

Pernyataan Hasto ini mencerminkan ketidaksenangan PDIP terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, yang mereka pandang sebagai tindakan yang melanggar konstitusi. Mereka juga merasa ditinggalkan oleh Jokowi dan merasa harus mengungkapkan perasaannya melalui pernyataan ini. Pernyataan ini dapat membuka ruang diskusi dan debat di kalangan masyarakat terkait hal ini.
harapan awan gelap demokrasi yang terjadi saat ini dapat segera berlalu.

"Dan rakyat Indonesia sudah paham, siapa meninggalkan siapa demi ambisi kekuasaan itu," pungkasnya.

Pertanyaan Hasto ini semakin menguatkan betapa kejamnya "political game" yang dipraktekkan oleh rezim sekarang dengan menghalalkan segala cara demi meraih ambisi kekuasaan yang sangat berlebihan.

Sebagai warga negara yang baik dan cerdas kita tidak boleh diam menghadapi kesewenang-wenangan ini. Setidaknya kita harus kompak dan saling menguatkan untuk mengawasi dan mengawal secara serius agar kontestasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada 14 Februari mendatang menghasilkan pemimpin yang diperoleh melalui proses yang jujur, adil dan beradab serta transparan. Semoga!

Penulis Wartawan Senior Pemred bersimpai.com/Wakil Pimpinan Umum berazamcom dan Ketua Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Riau.