Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) telah memimpin Indonesia selama 9 tahun terakhir. Seiring berjalannya waktu, kritik dan penilaian terhadap kinerja pemerintahannya menjadi semakin marak. Beberapa aspek seperti sosial politik, ekonomi, hukum, demokrasi, dan negarawan sering dibahas dalam kritik ini. Namun, dalam melihat kinerja pemerintahan secara menyeluruh, penting bagi kita untuk mengambil perspektif yang seimbang dan objektif.

Dari perspektif sosial politik banyak pihak yang menyatakan bahwa kinerja pemerintahan Jokowi masih jauh dari harapan rakyat, dan adanya ketidakpuasan yang meluas di masyarakat. Walau begitu, perlu diingat bahwa dalam pemerintahan demokratis, sulit untuk memenuhi ekspektasi semua pihak.

Oleh karena itu, kritik dan ketidakpuasan publik adalah hal yang wajar dan menjadi bagian dari proses demokrasi. Meskipun ada kekurangan dan permasalahan yang harus diatasi, pemerintahan Jokowi juga telah mencapai beberapa prestasi.

Dalam sektor ekonomi, pemerintahan Jokowi dianggap belum sepenuhnya mampu mengatasi masalah utama seperti kesenjangan ekonomi dan pengangguran. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa sejumlah langkah positif telah dilakukan seperti reformasi struktural, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan investasi. Meskipun dampaknya tidak secepat yang diharapkan, langkah-langkah ini perlu waktu untuk memberikan hasil yang signifikan.

Dalam hal hukum, kritik umum yang dilayangkan adalah menggunakan instrumen hukum sebagai alat untuk memperkuat kekuasaan. Selain itu, ada kekhawatiran terhadap langkah-langkah yang diambil yang dianggap melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski ada dasar yang membenarkan kritik ini, perlu diingat bahwa dalam setiap pemerintahan tidak selalu ada kesepakatan tentang langkah-langkah hukum yang diambil. Selain itu, untuk memastikan keadilan dan efektivitas institusi hukum, dibutuhkan perbaikan sistemik yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Dalam konteks demokrasi penting untuk mencermati isu-isu terkait demokrasi dalam kritik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi. Jika ada dugaan pelanggaran demokrasi, seperti pembatasan kebebasan berpendapat atau penindasan politik, maka hal-hal tersebut perlu diperiksa secara seksama oleh lembaga yang berwenang. Tetapi, dalam demokrasi yang maju, terbuka bagi semua pihak untuk mendiskusikan, mengkritik, dan mengemukakan pendapat serta solusi alternatif. Ini penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan keputusan yang diambil mewakili kepentingan seluruh rakyat.

Kualitas seorang negarawan diukur berdasarkan kapasitas dan kemampuannya dalam memimpin, menghadapi tantangan, serta menjaga kepentingan nasional. Dalam kritik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi, masyarakat perlu memastikan bahwa pemimpin tersebut menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan berorientasi pada kepentingan bangsa. Oleh karena itu, evaluasi terhadap keputusan dan tindakan yang diambil menjadi penting dalam mengukur kualitas seorang negarawan.

Dalam menyikapi kinerja pemerintahan Jokowi selama 9 tahun terakhir, kritik dan penilaian rakyat adalah hal yang wajar dalam sebuah demokrasi. Meskipun ada ketidakpuasan dan kekurangan yang harus diatasi, perlu diingat bahwa pemimpin apapun tidak mungkin memenuhi semua harapan dan kepentingan. Evaluasi objektif dan diskusi yang seimbang perlu dilakukan untuk memahami kinerja pemerintah secara komprehensif, serta membantu dalam proses pembangunan yang lebih baik di masa depan.

Dalam perspektif politik, kinerja pemerintahan Jokowi selama 9 tahun terakhir dapat dikritik karena dinilai masih jauh panggang dari api. Salah satu isu yang menimbulkan kontroversi adalah keterlibatan Jokowi dan keluarganya dalam politik. Sebagai seorang pemimpin tertinggi, seharusnya Jokowi menjunjung tinggi sikap negarawan dan tidak mengambil keputusan yang hanya menguntungkan keluarganya. Salah satu contoh adalah keterlibatan Jokowi dalam memanfaatkan Mahkamah Konstitusi (MK), di mana Ketuanya, Anwar Usman, adalah ipar Jokowi. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap keadilan dan independensi MK. Lebih lanjut, oleh peran pamannya, Gibran Rakabuming Raka, diberi karpet merah untuk maju sebagai cawapres. Keputusan MK ini kemudian dikecam oleh masyarakat dengan memplesetkannya sebagai "Mahkamah Keluarga".

Selain itu, aspek penegakan hukum juga menjadi sorotan kritis dalam kinerja pemerintahan Jokowi. Hukum seharusnya berfungsi sebagai alat yang adil dan independen tanpa adanya campur tangan politik. Namun, kritik muncul karena hukum dianggap hanya digunakan sebagai alat untuk mengamankan kepentingan politik Jokowi dan kroni-kroninya. Keputusan hukum yang kontroversial dan kerap diarahkan ke arah yang menguntungkan pemerintah, tanpa mempertimbangkan prinsip keterbukaan, keadilan, dan independensi institusi hukum.

Dalam konteks demokrasi, terdapat pandangan bahwa demokrasi kita cenderung mundur selama pemerintahan Jokowi. Terdapat kekhawatiran bahwa sikap Jokowi lebih memprioritaskan kepentingan politik daripada mengutamakan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Demokrasi yang baik seharusnya memberikan ruang bagi semua pihak untuk ikut berpartisipasi, mengemukakan kritik, dan menyampaikan pendapat. Namun, di beberapa hal, terdapat pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan penindasan terhadap kelompok-kelompok oposisi. Hal ini menimbulkan keprihatinan terhadap kondisi demokrasi di Indonesia.

Dalam kesimpulannya, kinerja pemerintahan Jokowi dalam 9 tahun terakhir dapat dikritik dalam beberapa aspek, terutama dari perspektif politik dan mundurnya demokrasi. Pemimpin tertinggi seharusnya mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya kepentingan politik keluarga atau kroni-kroni. Penegakan hukum juga harus dilakukan secara adil dan independen, tanpa adanya campur tangan politik. Selain itu, perlu ada ruang yang lebih luas bagi partisipasi publik dalam proses demokrasi, termasuk kebebasan berekspresi dan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Evaluasi objektif dan kritis terhadap kinerja pemerintah perlu terus dilakukan guna memperbaiki sistem pemerintahan di masa depan.

'Demokrasi bukan hanya hak untuk memilih; itu adalah hak untuk hidup bermartabat." - Naomi Klein.

Agaknya kata bijak politik ini dapat menjadi bahan kontemplasi bagi Jokowi agar kedepannya tidak terjadi lagi bagi pemimpin bangsa dan negara ini di masa depan.

Semestinya diujung pemerintahannya Jokowi mampu memposisikan dirinya sebagai Negarawan dengan meninggalkan legacy yang akan dikenang oleh seluruh rakyat Indonesia. Namun sepertinya harapan ini sulit diwujudkan disebabkan karena Jokowi lebih mementingkan pelanggengan kekuasaan karena terah dirasuki oleh nafsu atau kemaruk  ketimbang mementingkan keberlangsungan Negara yang berkeadilan sosial, politik, ekonomi, hukum, demokrasi serta aspek lainnya bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pengalaman tumbangnya rezim otoritarian Soeharto mestinya pembelajaran bagi Jokowi sebab bukan tidak mungkin hal yang sama dapat terjadi jika Jokowi tidak merubah sikap dan tindakan semena-mena yang dalam beberapa tahun terakhir telah menyimpang dari koridor. Kita berharap mumpung masih ada waktu 1 tahun lagi Jokowi masih bisa melakukan sesuatu hal yang positif demi menyelamatkan dirinya dan bangsa ini secara adil, berdaulat dan bermartabat.

Penulis Wartawan Senior Pemred bersimpai.com/berazam.com/Ketua Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Riau.
Masyarakat Terharu Bisa Menjalankan Sholat Subuh Berjamaah Bersama UAS dan Gubernur Riau

Pekanbaru, berazamcom - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kembali menyelenggarakan Gerakan Sholat Subuh Berjama'ah (GSSB) Riau Akbar untuk kedua kalinya. Acara ini berlangsung di Masjid Raya An-Nur, Kota Pekanbaru pada Jumat (22/12/2023).

Gerakan subuh akbar kali ini menggandeng Ustad kondang Abdul Somad (UAS) sebagai penceramah. Kegiatan keagamaan seperti ini telah menjadi agenda mingguan Pemprov Riau dalam upaya mensyiarkan ajaran Islam.

Setiap GSSB, Gubernur Riau (Gubri) Brigjen TNI (purn) Edy Natar Nasution tidak pernah lelah hadir langsung di setiap daerah bersama dengan tokoh-tokoh agama untuk menggaungkan salat berjamaah. Sebelumnya, gerakan ini telah diselenggarakan beberapa kali di berbagai kabupaten/kota di Bumi Lancang Kuning.

Program GSSB Riau telah berjalan sejak tahun 2019. Pada pagi hari ini, tampak seluruh Kepala OPD Pemprov Riau dan staf mereka melakukan salat berjamaah. Turut hadir juga berbagai tokoh agama dan masyarakat dari luar Kota Pekanbaru yang memadati masjid.

Tujuan utama dari GSSB Riau adalah mengajak warga untuk bergerak ke arah yang lebih baik dan menjadi pelopor dalam memakmurkan masjid. Tak hanya itu, program ini juga memberikan pengetahuan agama bagi setiap warga.

Salah seorang warga Pekanbaru, Asyam Mulia (27), mengatakan bahwa kehadiran Ustad terkenal bersama dengan pemimpin Riau di tengah masyarakat memberikan semangat bagi umat Islam untuk semakin aktif dalam meramaikan masjid. Terlebih, motivasi seperti ini sangat dibutuhkan oleh jemaah agar semakin bertakwa.

“Bagus sekali, kita memang sangat membutuhkan gerakan seperti ini. Apalagi, banyak anak muda yang bergabung. Ini menunjukkan bahwa dakwah bersama UAS dan pemimpin Riau menjadi motivasi bagi kita untuk meramaikan masjid,” katanya.

Asyam juga mengaku terharu karena dapat melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah bersama tokoh-tokoh penting di Riau. Baginya, program ini layak untuk terus diterapkan.

“Alhamdulillah, hari ini adalah hari yang penuh sukacita dan keharuan. Kapan lagi kita bisa merasakan salat subuh berjamaah bersama UAS dan pak Gubernur. Saya harap akan ada acara GSSB Akbar berikutnya,” ujarnya.

Sementara itu, Gubri Edy Natar menjelaskan bahwa orang-orang yang mampu melangkah ke masjid adalah orang-orang yang beruntung. Ia juga menyebut bahwa tidak semua umat diberikan kesempatan untuk hadir di tempat yang mulia seperti ini.

“Saya katakan dengan yakin, pada saat yang bersamaan seperti pagi hari ini, ada orang yang sedang sakit atau menghadapi sakaratul maut. Oleh karena itu, kita harus bersyukur karena diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berada di tempat yang mulia ini,” terangnya.

Ia menekankan bahwa manusia seharusnya bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Termasuk juga dapat berkumpul di tempat mulia ini merupakan suatu nikmat yang diberikan oleh Allah SWT.

“Seperti yang kita lakukan hari ini, Allah telah memberikan kesempurnaan dan kelengkapan di tempat yang mulia ini. Kita sudah mendapatkan segala nikmat, jadi nikmat Tuhan mana lagi yang kita dustai? Oleh karena itu, saya sering mengatakan di awal sambutan bahwa kita harus menunjukkan rasa syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan,” pungkasnya.

Editor: Yanto Budiman