Bangkinang Kota, berazamcom:  Pj Bupati Kampar Muhammad Firdaus SE, MM  bersama forkopimda dan di hadiri beberapa Kepala OPD di ligkup Pemerintah Kabupaten Kampar lakukan soft launching Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kampar.

Dalam kesemtana tersebut sekaligus dilakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama penyelanggaraan Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Kampar serta penandatanganan kesepakatan bersama antara rumah sakit daerah Madani Pekanbaru dan Pemerintah Kabupaten Kampar tentang pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yang dilaksanakan di Balai Bupati Kampar pada, Kamis, 9/11/2023.

Dalam sambutannya, Pj Bupati Kampar M Firdaus menyampaikan Mall Pelayanan Publik adalah pengintegrasian pelayanan publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.

"Penyelenggaraan MPP bertujuan untuk mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan, serta meningkatkan daya saing dan memberikan kemudahan berusaha,"  ujar Pj Bupati Firdaus.

Selanjutnya Pj Bupati Kampar mengatakan tahun 2024 pemerintah telah menargetkan seratus persen MPP sudah dibangun di seluruh indonesia.

Guna memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, maka pemerintah daerah kabupaten kampar telah membangun mal pelayanan publik pada tahun 2023 ini.

"Pelaksanaan reformasi birokrasi yang selama ini kita gaung-gaungkan, perlu dilakukan secara nyata dengan pendekatan yang inovatif, tematik, kreatif, serta berdampak luas, yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Guna mewujudkan hal tersebut, tentunya penyelenggaraan MPP adalah salah satu pekerjaan yang harus segera kita wujudkan, dalam mendorong percepatan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat di kabupaten kampar," lanjut Pj Bupati.

Pj Bupati Muhammad Firdau juga  mengatakan Kabupaten Kampar telah mendapatkan persetujuan pembangunan MPP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur  Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai surat tanggal 25 juni 2023.

Diakhir kata sambutannya, Pj Bupati Kampar menyampaikan Salah satu persyaratan untuk penyelenggaraan MPP ini diperlukan adanya nota kesepakatan dan kesepakatan bersama antara pemerintah kabupaten kampar dengan pihak-pihak yang akan melaksanakan pelayanan publik pada MPP Kabupaten Kampar.

Selanjutnya akan dilaksanakan penandatanganan nota kesepakatan dan kesepakatan bersama dimaksud dan kemudian akan ditindak lanjuti secara teknis dengan perjanjian kerja sama (pks) oleh penyelenggara mpp yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

"Harapan kami, tentunya pihak-pihak yang akan melaksanakan pelayanan publik di MPP Kabupaten Kampar dapat memanfaatkan sarana dan fasilitas secara maksimal untuk peningkatan pelayanan di kabupaten kampar," tutup Firdaus.

Sementara itu, Kapolres Kampar AKBP Ronald Sumaja SIK mengatakan, untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kepolisian Resor Kampar  siap mendukung  Pemerintah Kabupaten Kampar yang  akan membangun Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kampar sebagai pusat pengintegrasian pelayanan publik yang diberikan oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD serta swasta secara terpadu pada satu tempat dalam upaya  meningkatkan percepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan dan keamanan pelayanan kepada masyarakat.

"Peningkatan pelayanan publik ini berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berdaya saing, berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata, dimana hal ini juga sejalan dengan arah kebijakan nasional,"  Kata AKBP Ronald Sumaja.

Kemudian Kapolres Kampar AKBP Ronald Sumaja SIK juga mengatakan, bahwa Polres Kampar akan ikut ambil bagian dalam mengisi pelayanan Publik yang di sediakan oleh Pemerintah  kabupaten Kampar, guna mempermudahkan masyarakat untuk menerima pelayanan dalam satu pintu.

Mengingat penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik ini memiliki manfaat serta berdampak besar dalam mendukung terwujudnya  Kabupaten Kampar maju dan sejahtera, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 92 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaa penyelenggaraan mal pelayanan public.
(Diskominfo Kampar/Srn)