Bengkalis, berazamcom: Bupati Bengkalis akhirnya menjawab polemik APBD Perubahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 yang mangkrak di Pemerintah Provinsi Riau. Diketahui, Gubernur Riau Syamsuar menolak menandatangani surat keputusan APBD Perubahan tersebut.

"Kita sesuai dengan ketentuan saja, karenakan bukan habis akhirnya di Gubernur tapi ada tingkat lagi yang lebih tinggi. Kita tetap berkordinasi melalui Pemerintah pusat bagaimana APBD Perubahan kita ini tetap terlaksana,"ucap Kasmarni usai melantik pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Kamis (2/11/2023).

Mengingat jabatan Gubernur Syamsuar telah berakhir, orang nomor satu di Bengkalis ini menaruh harapan dengan Plt Gubernur Riau agar kepentingan masyarakat yang ada di dalam APBD Perubahan dapat direalisasikan.

"Kami mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat karena banyak kepentingan masyarakat itu sendiri. Dan kami berharap melalui Plt Gubernur yang baru bisa diselesaikan dengan cepat sehingga tidak ada kendala yang berarti,"katanya lagi.

Menurut Kasmarni, Pemerintah Kabupaten Bengkalis menarget pekan depan APBD Perubahan Tahun 2023 dapat mulai direalisasikan.

"Kita bisa saja meminta pemerintah pusat (menyelesaikan), tapi alangkah baiknya kita tetap turun berjenjang naik bertangga sehingga mungkin tidak ada yang perlu kita lewati karena kita masih bisa berkomunikasi baik dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Target palingan sekitar satu minggu lagi. kegiatan kita tetap jalan, sekarang kita tetap fokus pada kegiatan yang memang bisa kita selesaikan secepat mungkin. Tapi apabila memerlukan waktu yang panjang kita jadikan SiLPA,"pungkas Bupati.

Diketahui sebelum, DPRD kabupaten Bengkalis mengesahkan APBD Perubahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 sebesar Rp4,8 triliun lebih, Selasa (26/9/2023) kemarin. Pengesahan dipimpin Wakil Ketua II Sofyan dan Wakil Ketua III Syaiful Ardi. 37 orang anggota DPRD kabupaten Bengkalis tercatat hadir pada paripurna pengesahan itu.

Pengesahan dihadiri Bupati Bengkalis Kasmarni dan pejabat tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Pasca disahkan, APBD Perubahan diserahkan ke Pemerintah Provinsi Riau untuk diproses lanjutan. Namun kecewanya, Pemprov Riau menolak memproses APBD Perubahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023.

Penolakan itu beralasan, hadirnya anggota DPRD Bengkalis yang sudah diproses pemberhentiannya masih ikut membahas APBD-P Bengkalis. [dekeslim]