Pekanbaru, berazamcom-Kritikan demi kritikan terus menghampiri Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Adil SH MM. Setelah mendapat kritik pedas dari tokoh masyarakat Riau Fauzi Kadir atas sikap dan pola kepemimpinannya yang aneh-aneh, kali ini giliran tokoh Riau Said Amir Hamzah yang buka suara.

Mantan Kepala Kesbangpol Riau pensiunan TNI Angkatan Laut ini menuding Muhammad Adil tidak punya knowledge dalam dimensi kepemimpinan. Juga tidak punya kemampuan mengelola pemerintahan.

"Bupati Meranti ini tidak punya pengetahuan dan kemampuan Tata kelola pemerintahan," kata Said Amir Hamzah,  dalam percakapan daring, Jumat (8/4/2022).

Akibat dari ketidaktahuan dan ketidakmampuannya itu, dia bertindak sesuka hati yang bisa memicu kebencian rakyat. Apalagi dari informasi yang sudah beredar luas, dia tidak merangkul tokoh tokoh dan para pengusaha yang seharusnya menjadi aset bagi daerah dalam proses pembangunan di kabupaten Meranti.

"Akibat dari ketidakmampuannya dalam memimpin, dia bertindak suka-suka dia saja. Kalau dia mau belajar leadership mungkin akan lebih baik dari pada mimpinya mau jadi Riau-1," pungkas Said Amir Hamzah.

Diberitakan sebelumnya, jika seorang pemimpin mengedepankan sikap primordial kedaerahan, maka daerah yang ia pimpin tidak akan maju dan berkembang. Hal ini disampaikan Ketua Partai UMMAT Provinsi Riau, H Fauzi Kadir kepada media ini, dalam merespon merespon kepemimpinan Bupati Meranti Muhammad Adil yang dinilai banyak kalangan aneh-aneh.

Bupati Muhammad Adil ini dikabarkan tidak merangkul para pengusaha yang ada tapi justru sebaliknya 'memukul'. Padahal  sebelumnya iklim usaha disana cukup bagus di era Bupati Irwan Nasir dua periode.

"Saya melihat dia (Red: Bupati Meranti) tidak memiliki kearifan. Kalo pemimpin tidak punya kearifan, maka akan banyak musuh. Kearifan bukan berarti kompromi. Dia mesti memahami batasnya orang itu layak dibantu atau tidak. Istilahnya, kalau dinaikkan terlalu tinggi, direndahkan dia tersinggung. Itulah tugas pemimpin bagaimana menyikapinya dengan arif. Sebab, pendekatan dengan cara kultural akan menimbulkan empati masyarakat," ujar Fauzi.

Selain itu, mantan aktivis HMI ini juga mengatakan, bupati meranti tidak mempunyai konsep dalam membangun negeri. Baik itu konsep ekonomi, kultural, dan politik, semua ditabrak. Tenaga honener disikat, bantuan Pemprov ditolak, isu etnis dikedepankan.

"Kita tak habis pikir dengan pola pemikiran bupati ini. Mengapa dia menolak bantuan pendidikan dan kesehatan dari Pemprov Riau. Apa ada proses yang salah? Saya kira tidak ada. Jadi ini suatu bentuk kesombongan seorang pemimpin. Merasa bangga bisa melawan gubernur yang dalam hal ini benar dalam membagi 'kue' APBD," rutuk Fauzi.

Kalau ini dijadikan sebagai wadah untuk mendapatkan panggung di 2024, kata Fauzi, jelas sangat tidak bermutu. Cara yang elegan itu adalah dengan menunjukkan prestasi, dan mampu memberi solusi kepada masyarakat terkait masalah yang dihadapi.

"Itu baru namanya leader yang memiliki kemampuan problem solver. Saya melihat dia tidak punya itu," tukasnya.

Tersebab itu, Fauzi meminta kepada DPRD Meranti untuk bisa mengambil sikap terkait persoalan yang ada di Meranti saat ini.

"Dewan harus panggil tuh bupati. Bahas masalah itu bersama-sama. Karena mereka ini representasi rakyat, jadi mesti bersikap tegas terhadap kepala daerah yang telah membuat kebijakan yang tidak pro rakyat. Ingat, seratus orang baik bisa celaka kalau ada satu orang saja yang jahat. Artinya, jangan biarkan sesuatu yang strategis itu diganggu oleh seseorang yang membawa efek luas (widespread effect). Makanya ini harus diselesaikan. Panggil Bupati, minta penjelasannya," tegas Fauzi.

Fauzi yang dikenal kritis terhadap pemerintah ini mengatakan, jika persoalan di Meranti ini dibiarkan, maka bisa menjadi bom waktu. Ibarat orang dimasukkan dalam drum berisi air kemudian dipanaskan. Mula-mula tak terasa panas, habis tu menjerit-jerit.

"Sebagai kepala daerah, dia keliru dengan membeda-bedakan etnis. Tak ada orang Jawa bersikap seperti dia itu. Soal kultural ini,  contoh lah pak Harto. Pak Harto selalu menjunjung tinggi adab dalam mengambil kebijakan. Istilah jawanya, Mikul dhuwur mendhem jero (Meninggikan kelebihan serta kebaikan keluarga dan menutupi keburukan keluarga)," pungkasnya.

Kalau begitu kenapa ia bisa menang Pilkada? "Kalo itu yang ente tanya, mengapa Jokowi bisa menang,!" hahaha," tutup Fauzi.

Terpisah, Ketua umum Forum LSM Riau Bersatu Ir Robert Hendriko, mengatakan seorang bupati mestinya tidak boleh mengingkari janji kepada masyarakatnya. "Sebagai leader yang dipilih masyarakat, Dia harus konsekwen dengan janji janji politiknya saat kampanye," ujar Robert.

Selain itu, seorang bupati juga harus bisa menjadi suri tauladan bagi warganya. Tidak boleh ada diskiminasi apalagi memainkan isu prikordialusme yang sangat sensitif dan dapat memicu perpecahan.

"Tujuan yang lebih penting dari seorang bupati adalah bagaimana dia mampu mengeksekusi program kerakyatan yang populis dan menyentuh kepentingan masyarakat sesuai dengan janji janjinya saat kampanye dulu. Jangan bohongi masyarakat dengan janji janji kartu yang bisa diduitkan. Itu pembohongan publik namanya," tandas Robert.

[]bazm