Batam, berazamcom-Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri menegaskan, bahwa tiga rumpun kekuasaan: eksekutif, legislatif dan yudikatif,  dituntut harus kompak melakukan orkestrasi pemberantasan korupsi, agar masa depan Indonesia tidak hancur. Selain itu, peran kekuatan partai politik dan pers, juga sangat menentukan dalam memerangi praktek rasuah yang sudah parah mengakar di negeri ini.

 
Ihwal itu diungkappannya saat memaparkan pikiran-pikirannya dalam Dialog Literasi Anti Korupsi yang ditaja JMSI (Jaringan Media Siber Indonesia) di Batam Center, Batam, Sabtu (19/3/22). Dialog ini sempena dengan Rapat Pimpinan Nasional I JMSI. Sesaat sebelum tampil, Firli Bahuri didampingi Ketua Umum JMSI Pusat Teguh Santosa, meresmikan penggunaan Kantor Pengda JMSI Provinsi Kepulauan Riau.
 
Menurut Firli yang tampil mengenakan tanjak kebesaran Melayu Kepulauan Riau, pemberantasan korupsi ini harus dilakukan bersama-sama, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Ibarat sebuah penampilan musik, upaya pemberantasan korupsi ini bak sebuah orkestrasi yang memerlukan keseriusan, kehati-hatian, dan harmosisasi. Semua pihak, katanya, harus punya tekad untuk itu, jika ingin anak cucu kita di kemudian hari tidak sengsara akibat perampokan uang negara.
 
Selain itu, peran kekuatan partai politik dan pers, juga sangat menentukan dalam upaya pemberantasan korupsi ini.   “Sepanjang kekuasaan partai politik tak ikut dalam orkestrasi pemberantasan korupsi, maka kita tak akan pernah berhasil memberantas korupsi tersebut,” kata Firli Bahuri yang tampak smart dan perfect itu.
 
Politik memang untuk menggapai kekuasaan. Tapi tidak boleh ada transaksi oleh partai politik untuk menggapai kekuasaan itu. Karena inilah yang menjadi cikal bakal penyakit yang pada akhirnya menyengsarakan rakyat. “Seluruh kekuasaan, mulai tingkat nasional sampai daerah-daerah, jangan lagi bermain-main mengelola uang negara yang sebenarnya milik rakyat, dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,”kata Firli yang bertekad bulat menjadikan Indonesia bebas korupsi. “Jangan ganggu saya, biarkan saya bekerja demi mewujudkan Indonesia bebas korupsi,”tegasnya.
 
 Satu pilar lainnya, yaitu pers tak bisa dipandang sebelah mata. Dalam proses pemberantasan korupsi, pers dapat berperan sebagai lokomotif penting dalam melakukan sosial kontrol. “Pers yang saya maksud, tentulah pers yang profesional dan independen. Tetapi, saya melihat ini agak sulit, karena media sekarang banyak dikuasai oleh orang atau tokoh tertentu, untuk kepentingan tertentu yang belum pasti pro rakyat,” ujarnya memaparkan.**


[]ybs/rdh