Siak, berazamcom - Bupati Siak Alfedri, membuka secara resmi Forum Diskusi Otonomi Daerah bertemakan "Isu - Isu Strategis Penyelenggaraan Pemerintah Daerah". Kegiatan ini digelar bersempena HUT ke-22 Kabupaten Siak, Rabu (13/10/2021) di Balairung Datuk Empat Suku Komplek Perumahan Abdi Praja.

Hadir dalam forum ini, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Suhajar Diantoro, Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Arfan Usman, Kajari Siak Dharma Bella, Kapolres Siak AKBP Gunar Rahardiyanto, Asisten Adum Setda Siak Jamaluddin, Tokoh Pendiri Kabupaten Siak, Tokoh Adat, serta OPD terkait lainnya.

Dalam sambutannya Bupati Siak mengatakan, forum diskusi ini sangat relevan dalam upaya mewujudkan tujuan otonomi daerah untuk mempercepat kesejahteraan rakyat. Melakukan pembangunan yang lebih baik, memberikan pelayanan prima, dan melakukan pemberdayaan masyarakat.

"Kita mengharapkan narasumber dalam kegiatan ini bisa memberikan isu - isu strategis, kita bisa melakukan dialog dan diskusi sehingga menambah pemahaman serta wawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Juga bagaimana melakukan kepemimpinan secara kolaboratif bersama tokoh masyarakat, organisasi sosial kemasyarakatan, forum - forum kebudayaan dan tokoh adat," sebutnya.

Dalam upaya mencapai tujuan otonomi daerah tersebut, lanjut Alfedri, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan pelayanan yang baik. Pemerintah Kabupaten Siak telah menyusun program dan kebijakan. Serta langkah-langkah kegiatan, yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Sesuai dengan visi RPJMD terwujudnya Kabupaten Siak yang amanah, sejahtera, dan lestari di dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan berbudaya melayu, dalam mewujudkan Kabupaten Siak yang amanah ini sudah kita tuangkan pada misi yakni terwujudnya tata kelola pemerintahan berlandaskan E - Goverment kemudian juga tujuan - tujuan kesejahteraan masyarakat. Tentu ini sudah terangkum dalam berbagai langkah langkah program yang kita lakukan sekarang dan 5 tahun yang akan datang," ujarnya.

Staf ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Suhajar Diantoro menyampaikan, mengutip pendapat Lee Kwan Yew yang menggugat demokrasi dan otonomi mengatakan bahwa "Singapura bukan demokrasi, kami membatasi kebebasan dan kami mencapai kemakmuran. Bahwa negara yang membatasi kebebasan memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibanding negara demokrasi".

"Lee Kwan Yew menganggap China dan Singapura lebih maju dari Indonesia karena Indonesia negara demokrasi, kita harus selalu waspada bahwa sesungguhnya teori - teori ini bergerak terus. Saya ingin menyampaikan bahwa kita di daerah yang sekarang mengemban amanah otonomi harus bekerja dengan baik dan benar. Jangan sampai nanti orang berkesimpulan otonomi itu tidak bisa mencapai tujuannya seperti yang di gugat Lee hypotesis tadi," ucapnya.

Ini merupakan salah satu isu strategis yang hari ini menyebutkan bahwa demokratisasi dan otonomi daerah bukan satu-satunya cara untuk mencapai kesejahteraan rakyat, dan sejumlah negara mengkoreksinya.

Menjawab keraguan atas demokrasi tersebut, lanjut Suhajar, mengambil pendapat Amartya Sen yang mengatakan bahwa apa yang disampaikan Lee Kwan Yew itu mungkin benar untuk Singapura. Kemajuan China dan Singapura tidak serta merta disimplifikasikan sebagai bukti bahwa otoritarianlisme lebih baik baik dari demokrasi.

"Dulu kita pernah melalui masa-masa dimana pemerintah yang otoritarian, orde baru tidak membuka keran demokrasi. Maka timbullah kerusuhan karena aspirasi rakyat tidak terbendung. Tanpa kita sadari otoritarian pada puncaknya akan membunuh dirinya sendiri karena itu pilihan kita adalah demokratisasi dan otonomi," pungkasnya.*Inf