Pekanbaru, Berazamcom - Gubernur Riau H Syamsuar mengukuhkan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Riau Periode 2019-2022. Pengukuhan ini dilakukan di Balai Serindit Jalan Diponegoro 1 Pekanbaru, Kamis (11/7/2019) malam. Dalam sambutannya, Gubernur Riau mengatakan sejarah mencatat bahwa dalam mempersatukan bangsa Indonesia penuh rintangan dan tantangan. Banyak upaya-upaya untuk menghancurkan nya. Maka kebhinekaan dan keberagaman masyarakat selama ini harus diterima dengan baik. Bukan menolak kemajemukan. Semua pihak mesti memelihara keanekaragaman itu tanpa memperlebar perbedaan dalam kesatuan bangsa. "Saya berharap seluruh komponen bangsa turut aktif dalam mempertahankan menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa dalam mencegah berbagai ancaman. Dalam konteks ini kehadiran FPK kita rasakan sangat strategis dan dapat menjadi mitra dalam pembangunan Provinsi Riau. Semoga FPK dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai peraturan," imbau Syamsuar. Gubernur juga mengingatkan bila mendapat atau mendengar adanya isu-isu yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa maka janganlah cepat terpengaruh. Inilah salah satu dari fungsi FPK agar cepat mengantisipasi, melakukan dialog, dan cepat di komunikasi kan. Karena semua komponen bangsa harus dapat bersinergi dan bekerjasama demi persatuan dan kesatuan. Sementara, Ketua FPK Provinsi Riau Ir A.Z Fachri Yasin MAgr dalam sambutannya mengatakan mengatakan pada tahun 2019 akan mengadakan enam kegiatan. Diantaranya mengadakan parade bhinneka tunggal Ika. Tahun 2020 di rencanakan supaya Mendagri menunjuk FPK Riau sebagai tuan rumah di Sumatera untuk pembauran. Fachri menjelaskan pengukuhan FPK dilandasi dengan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts/766/V/2019 tentang Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Riau. Menurut Fachri, sesuai dengan Diktum dalam SK Gubernur Riau, FPK memiliki tugas, yakni menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan, menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan,pemuka adat,suku dan masyarakat, menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan dan merumuskan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan. "Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Riau bertanggung jawab kepada Gubernur Riau," pungkasnya. Hadir dalam pengukuran ini Bupati Bengkalis Amril Mukminin, Wabup Meranti, pejabat tinggi Pratama Provinsi Riau, ketua FKP Se Riau, LAM Se Riau, tokoh agama, tokoh adat, tokoh etnis, pimpinan paguyuban dan Forkopimda.*bazm3