Pekanbaru, berazamcom - Kasus dugaan suap oknum anggota DPRD Riau berinisial NJ kepada salah satu oknum KPPS di Pekanbaru saat pemilihan legislatif (Pileg) 2019 kemarin, kembali dipertanyakan. Kali ini dipertanyakan oleh ratusan massa dari Aliansi Mahasiswa Riau Bersatu (AMRB). Dalam aksinya, massa menuntut KPU Pekanbaru ikut memproses kasus tersebut. Fauzi Kako yang bertindak sebagai Korlap 1 kepada wartawan menjelaskan, aksi ini digelar untuk meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru ikut menyelidiki dugaan suap yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD NJ, kepada oknum petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS) di Pekanbaru.  "KPU harus ikut  menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelanggaran pemilu 2019 yakni menyelidiki hingga tuntas dugaan suap itu," pintanya.  Pihaknya juga meminta KPU Kota Pekanbaru, melakukan proses secara administratif terhadap ketua KPPS berinisial IR yang kala itu bertugas di kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh yang diduga menerima suap dari NJ.  "Kita minta KPU Pekanbaru memproses sesuai dengan perundang- undangan. Saat ini kami melihat KPU Pekanbaru masih diam dan tidak melakukan tindak panjut permasalahan ini," terangnya.  Meski begitu, Ia mengatakan sangat mendukung kerja profesional dan jujur komisioner KPU Kota Pekanbaru. Namun, pihaknya mengimbau jika tuntutan ini tidak ditindaklanjuti maka pihaknya akan datang dengan massa yang lebih besar lagi. Dalam aksinya, massa juga memamerkan barang bukti berupa foto percakapan via WA yang dikatakan Fauzi barang bukti ini sudah dilaporkan ke Polresta Pekanbaru.  Sementara itu, Ketua KPU Pekanbaru, Anton Merciyanto saat menemui massa mengatakan terkait perkara ini pihaknya sudah mendapatkan informasi sejak lama, bahkan juga sudah rekomendasi ke Bawaslu. Namun, ini merupakan tindakan pidana dan KPU tidak berwenang diranah tersebut.  "Kita hanya bisa menangani kode etik saja. Dan itu sudah kita lakukan," terangnya.  Dalam prosesnya, KPU kota telah memutuskan bahwa IR selaku terlapor terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Untuk itu, Ia dikenakan sanksi peringatan tertulis. "Kita sudah sampaikan tembusan kepada pihak-pihak bersangkutan," tutupnya.*bazm3