Pelalawan, berazamcom - Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan dalam memutus rantai penyebaran Virus Corona Covid-19. Mulai dari mensosialisasikan ke masyarakat cara menghindari corona, menyiapkan ruang isolasi di RSUD Selasih, menyediakan anggaran penanganan corona sampai penyemprotan disinfektan ke sejumlah lokasi. 

Bersama Forkompinda, Bupati HM Harris dan Wabup Zardewan serta kepala organisasi pemerintahan daerah (OPD) Pemkab Pelalawan melakukan kajian terhadap seluruh aspek secara mendalam.

Pada bidang kesehatan, Pemkab Pelalawan sudah mengalokasi anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp6.95 miliar dengan menggeser anggaran penanganan Covid-19 ke Dinas Kesehatan dan RSUD Selasih.

Kemudian untuk fasilitas perawatan pasien, baik Orang Dalam Pemantauan (ODP) maupun Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Dinas Kesehatan telah menyiapkan RSUD Selasih dan 14 Puskesmas sebagai tempat penanganan.

“Di RSUD Selasih kita mempunyai 6 Ruang Isolasi dan puskesmas berjumlah 28 ruang. Total kita punya ruang isolasi 34 ruangan yang sesuai dengan standar Kemenkes,” kata Bupati HM Harris kala meninjau ruang isolasi di RSUD Selasih.
 
Tak hanya satu bidang, semua bidang pun mendapat perhatian yang sama dari Pemkab Pelalawan, berdasarkan perhitungan plafon dalam penanggulangan virus corona secara menyeluruh, pemda membutuhkan Rp 63 miliar. Anggaran sebesar itu tidak hanya untuk pencegahan maupun pengobatan warga terindikasi Covid-19 saja, tetapi juga untuk penanganan dampak sosial, ekonomi, pendidikan hingga budaya yang terdampak Covid-19.

“Kebutuhan yang diperlukan mencapai Rp 63 M seluruhnya. Dalam rapat sudah diputuskan. Ini untuk keseluruhan,” ujar HM Harris, beberapa waktu lalu. Untuk mendapatkan anggaran Rp63 miliar bagi penanganan Covid-19, semua OPD telah dilibatkan.

Segala kegiatan dan program yang dianggap tidak terlalu penting dipangkas dan dananya dialihkan untuk penanganan Covid-19. Kemudian acara seremonial yang selama ini dilaksanakan dinas dicoret dan biayanya dialihkan ke penanganan Covid-19.

Acara adat istiadat dan keagamaan juga ditiadakan, seperti MTQ kabupaten, Balimau Kasai, Pelalawan Expo, termasuk rapat, pertemuan rutin, pelatihan, bahkan kunjungan kerja juga disisir. “Biaya Check Up bupati juga dipotong, karena sudah ada BPJS. Dananya dibuat ke penanganan corona,” tambah Harris.

Dalam penyisiran anggaran memang tidak melibatkan instansi penegak hukum, namun dikawal Inspektorat Pelalawan. Namun dalam pelaksanaan dan penggunaan dana Rp 63 miliar itu, Pemda akan menggandeng aparat penegak hukum dari kejaksaan maupun kepolisian.

Agar realisasinya tepat sasaran serta tidak ada penyelewengan dana oleh oknum-oknum yang ingin mencari keuntungan di tengah pandemi ini. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sendiri memastikan belum ada anggaran pergeseran untuk Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pelalawan yang dicairkan.

Sejauh ini, pihaknya baru menerima usulan dari setiap tim gugus tugas penanganan dan pencegahan Covid-19 sebanyak Rp63 miliar. "Usulan anggaran Rp 63 miliar ini, difokuskan kesehatan, ekonomi dan dampak sosial. Dari Rp63 miliar yang sudah diajukan dan diusulkan oleh setiap bidang gugus tugas Covid-19, tetapi itu belum final kita bahas. Sampai saat ini kita pastikan belum ada yang di cairkan," ungkap tim TPAD Davidson Saharudin usai rapat.

Dijelaskan, dari anggaran Rp 63 miliar yang sudah final digunakan untuk tim gugus tugas bidang kesehatan tanggal 13 April 2020 sudah direalisasikan.
 
Mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan oleh virus Corona ini, diperlukan sumber daya yang besar dalam penanganan yang berskala besar, peran serta dunia usaha dalam membantu unit unit penanganan Covid-19 diperlukan agar gerakan kebersamaan ini berjalan tuntas.

Terutama dalam penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) yang sangat dibutuhkan petugas kesehatan, perhatian perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pelalawan diperlukan. “Kita masih kekurangan APD. Berdasarkan perhitungan seharusnya ada 1.000 pasang. Alat yang lain juga,” terangnya.

Sebelumnya, HM Harris mengimbau perusahaan yang ada di Pelalawan untuk turut membantu penanganan Covid-19. Khususnya memperhatikan para medis yang menjadi barisan terdepan melawan virus yang mematikan itu. Perusahan perkebunan, kehutanan, serta indutri diminta untuk menyalurkan bantuan APD kepada rumah sakit yang ditunjuk sebagai rujukan.


Social Distancing dan Physical Distancing Massif

Memperkuat sosial distancing dan physical distancing secara massif menjadi alternatif bagi Pemkab Pelalawan, sehingga menunda untuk mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di daerah ini.

Penundaan ini juga telah melalui kajian berbagai aspek dari ekonomi, ketahanan pangan, dan juga grafik penderita Covid-19 di Pelalawan cenderung menurun.

"Kami belum memilih PSBB, kami lebih memilih melaksanakan mendorong social distancing dan physical distancing secara aktif, secara masif di tengah-tengah masyarakat," kata Sekdakab Pelalawan, Drs HT Mukhlis M.Si pada media ini via selulernya, Selasa (21/4/2020).

Ditanya soal himbauan Gubernur beberapa waktu lalu bahwa Kabupaten Penyangga termasuk Pelalawan dihimbau juga untuk menerapkan PSBB, Sekda menjelaskan bahwa penerapan itu memang sah-sah saja namun sikap Pemkab Pelalawan untuk memilih Social Distancing dan Physical distancing secara massif juga telah melakukan kajian.

"Dan lagi, selama ini juga kita telah menerapkan semi PSBB, dengan membuat kebijakan meliburkan sekolah. Kemudian adanya patroli yang dilakukan oleh Satpol PP dan aparat kepolisian," katanya.
Namun meski tak menerapkan PSBB, Pemkab Pelalawan terus menggesa data bagi para penduduk yang terdampak Covid-19 ini. Artinya, bantuan dari Pemkab Pelalawan tetap akan berjalan meski Pelalawan tak menerapkan PSBB.

"Saat ini, melalui RT-RT kita terus melakukan data bagi para penduduk yang terdampak Covid-19," katanya.

Sementara itu, data pasien COVID -19 Kabupaten Pelalawan per tanggal 21 April 2020 tercatat total 1531 kasus. Dari jumlah tersebut,  1503 Orang Dalam Pemantauan (ODP) dengan rincian 907 dalam pemantauan isolasi mandiri dan 596 selesai pemantauan. Kemudian 24 Pasien Dalam Pengawasan (PDP) terdiri dari 7 masih dirawat dan 14 sudah pulang sehat dan 3 meninggal dunia.(adv/diskominfo)