Pelalawan, berazamcom - Rabu (15/4/2020) siang, usai menggelar rapat terkait kajian perlu tidaknya mengajukan proposal penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ke Kementerian Kesehatan RI oleh Pemkab Pelalawan yang dilaksanakan di aula Bappeda, Sekdakab Pelalawan Drs H Tengku Mukhlis mengatakan bahwa dalam rapat tersebut belum menghasilkan keputusan untuk pengajuan PSBB sebagaimana sudah diberlakukannya saat ini di Kota Pekanbaru.

Hasil rapat sejauh ini masih dalam taraf kajian dan analisa. Kajian ini meliputi berbagai faktor dan indikator sehingga penetapan PSBB di Kabupaten Pelalawan belum bisa ditetapkan.

"Kita memang akan mengajukan PSBB, tapi tentu sebelum itu kita harus lakukan kajian-kajian yang mendalam," terang Sekdakab Pelalawan, Drs HT Mukhlis M.Si, pada awak media, Rabu (15/4/2020).

Dia menjelaskan bahwa sejauh ini untuk persoalan PSBB di Kabupaten Pelalawan masih terus proses guna melihat kajian dari berbagai aspek. Nanti jika kajian itu sudah final barulah pihaknya akan melaporkan hasil kajian ini ke pimpinan. Kemudian selanjutnya pimpinan nanti yang akan mengajukan usul proposal PSBB ke Pemerintah Pusat.

"Jika hasil kajiannya sudah final, nanti kita akan laporkan ke pimpinan," katanya.

Namun sehari sebelumnya, pada hari Selasa (14/4/2020), Bupati Pelalawan HM Harris sendiri sudah menyatakan niatnya untuk mengusulkan proposal Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ke pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bagi daerah ini. PSBB ini sebagai upaya penanganan lebih ketat disertai sanksi. Jadi tidak hanya himbauan himbauan lagi, karena nyawa masyarakat lebih berharga, ketimbang dampak ekonomi atas diberlakukan usulan ini nantinya.

"Kita berprinsip nyawa masyarakat lebih berharga, ketimbang dampak ekonomi yang terjadi. Nyawa tak bisa dicari, jika ekonomi bisa dicari, jadi setelah melalui rapat melibatkan Forkopimda, kita akan mengusulkan diberlakukan PSBB. Pengajuan proposal akan diusulkan, usai pembahasan pihak-pihak terkait," terang bupati Pelalawan, HM Harris, pada Selasa (14/04/2020).

Harris mengatakan jika diberlakukan PSBB pasti akan berdampak terhadap ekonomi masyarakat. Karena itu, guna mengantisipasi hal terburuk imbas dari PSBB, Pemkab Pelalawan bakal memberikan paket Sembako kepada masyarakat yang betul-betul terdampak.

"Jadi saat ini kita masih terus lakukan pendataan, sasarannya adalah masyarakat yang betul-betul terdampak, nanti kita bagikan paket Sembako berkala selama tiga bulan," tegasnya.

Sambil menunggu usulan proposal pemberlakuan PSBB tersebut, menurutnya, Pemda Pelalawan terus berupaya melakukan sosialisasi di tengah masyarakat.

"Sambil menunggu usulan, kita di lapangan terus melakukan sosialisasi. Terus mengimbau warga untuk memutus mata rantai, menyelamatkan warga dari penyebaran COVID -19," tandasnya.

Namun pada Senin, awal pekan ini, Pemkab Pelalawanenunjukkan keseriusan dan komitmen dalam penanganan maksimal dalam upaya penanggulangan penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid 19) di Kabupaten Pelalawan menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.

Status siaga yang berlaku selama ini, kini telah ditingkatkan menjadi status tanggap darurat bencana nonalam Covid-19.

Status tanggap darurat Covid-19 akan berlaku selama 14 hari kedepan terhitung sejak 13 April sampai 26 April mendatang.

Perubahan status ini, bertitik tolak dari perintah Bupati Pelalawan, HM Harris yang merasa perlu untuk meningkatkan ke aspadaan bersama dalam penanganan penyebaran virus Corona ini.

Perintah orang nomor satu di Kabupaten Pelalawan itu disampaikannya dalam rapat gabungan tim gugus tugas di auditorium lantai lll kantor bupati. Senin (13/4/2020).

"Terkait Covid 19, Statusnya ditingkatkan menjadi tanggap darurat bencana Covid-19 di Pelalawan. dan mulai berlaku pada hari ini sampai dua pekan ke depan, harapan kita, dengan ini penanganan dan penanggulangan akan lebih dimaksimalkan," terang Sekdakab Pelalawan, Drs H Tengku Mukhlis M.Si

Guna mendukung Penanganan Covid 19 disemua asfek kehidupan masyarakat Kabupaten Pelalawan, Pemkab Pelalawan telah melakukan realokasi anggaran penanganan Covid19 sebesar  Rp. 6.95 Miliar dari pergeseran anggaran penanganan Covid19 di Diskes dan RSUD Selasih. Kemudian untuk fasilitas perawatan pasien baik itu Orang Dalam Pemantauan (ODP) maupun Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Diskes telah menyiapkan 1 RSUD Selasih dan 14 Puskesmas.

"Di RSUD Selasih kita mempunyai 6 Ruang Isolasi dan puskesmas berjumlah 28 ruang. Total kita punya ruang isolasi 34 ruangan yang sesuai dengan standar Kemenkes," kata Bupati Pelalawan HM Harris saat meninjau ruang isolasi di RSUD Selasih.

Tak hanya di bidang kesehatan, semua bidang pun mendapat perhatian yang sama dari Pemkab Pelalawan, berdasarkan perhitungan platvon dalam penanggulangan virus corona secara menyeluruh, pemda membutuhkan Rp 63 Miliar.
Anggaran sebesar itu tidak hanya untuk pencegahan maupun pengobatan warga terindikasi Covid-19 saja. Termasuk untuk penganan dampak sosial, ekonomi, pendidikan, hingga budaya yang terkena corona.

"Kebutuhan yang diperlukan mencapai Rp 63 M seluruhnya. Dalam rapat sudah diputuskan. Ini untuk keseluruhan," papar Bupati Pelalawan, HM Harris, Kamis (9/4/2020) lalu.

Guna mendapatkan anggaran Rp 63 M untuk penanganan Covid 19,  semua OPD dilibatkan. segala kegiatan dan program yang dianggap tidak terlalu penting akan dipangkas dan dananya dialihkan ke Covid. Kemudian acara-acara seremonial yang selama ini dilaksanakan dinas-dinas juga dicoret dan biatanya digelontorkan juga ke Covid.

Mengingat besar nya dampak yang ditimbulkan oleh virus Corona ini, diperlukan sumber daya yang besar dalam penanganan yang berskala besar, peran serta dunia usaha dalam membantu unit unit penanganan covid 19 diperlukan agar gerakan kebersamaan ini berjalan tuntas.

Utamanya dalam penyediaan Alat Pelindung Diri (APD), yang sangat dibutuhkan oleh petugas kesehatan, perhatian perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pelalawan diperlukan. APD sesuai standar harus disiapkan di rumah sakit yang memiliki ruang isolasi. Seperti RSUD, Rumah Sakit Efarina, dan RS Amelia Medika sebagai antisipasi jika sewaktu-waktu ada suspec penderita virus corona dirawat.
"Kita saat ini masih kekurangan APD. Berdasarkan perhitungan seharusnya ada 1.000 pasang. Alat yang lain juga," terang Harris

APD sangat dibutuhkan para tim medis yang telah ditugas di masing-masing ruang perawatan, termasuk hand sanitizer, masker, serta disinfektan. Barang-barang itu sangat langka di jual pasaran, kalaupun ada jumlahnya sedikit tapi harganya cukup mahal.

Untuk Harris mengimbau perusahaan-perusahaan yang ada di Pelalawan untuk turut serta membantu penanganan Covid-19. Khususnya memperhatikan para medis yang menjadi barisan terdepan melawan virus yang mematikan itu.

Perusahan perkebunan, kehutanan, serta indutri diminta untuk menyalurkan bantuan APD kepada rumah sakit yang ditunjuk sebagai rujukan.

"Kita imbau perusahaan membantu pengadaan APD ini. Mari bersama-sama mengatasi keterbatasan ini," tegas Harris.*Adv/Fikri