Pemda Bengkalis Dukung Program Pemerintah Indonesia untuk Mengumpulkan dan Menganalisa Data Ketahanan Pangan dan Gizi
sabtu 06 April 2019, 18:55 WIB
Kadis ketahanan Pangan Kab Bengkalis, Safrizan Ssi,MT,Msc.
BENGKALIS, berazamcom - Pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan Kab Bengkalis, yang sebelumnya Badan ketahanan dan pangan dan baru terbentuk menjadi Dinas pada tahun 2017. Adapun program yang akan di gesa sesuai target oleh Dinas Ketahanan dan Pangan dimana program dibawah Pemda Bengkalis ini sedang berevaluasi yang sangat memprihatinkan dimasa era modern.
Salah satunya memproduksi makanan yang alami yakni memanfaatkan tanah , halaman yang dimana masyarakat dapat memanfaatkan untuk menanam tumbuhan makanan, intinya dapat memProduksi, konsumsi dengan tema apa yang kita makan.
Namun apa tupoksi Dinas Ketahanan dan Pangan belum jelas. Pasalnya Dinas Ketahanan Pangan ini timbang tindih dengan Disprindag dan DLH(Dinas llingkungan hidup) Kab Bengkalis.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Syafrizal, SSI, MT,Msc Mendukung program Pemerintah Indonesia untuk Mengumpulkan dan Menganalisa Data tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Guna Optimalisasi Kebijakan serta Program”. Kerja sama dilakukan dalam kurun waktu 2017 - 2021.
"Kerja sama dengan masyarakat bertujuan untuk menguatkan kembali peta daerah tahan dan rentan rawan pangan di Indonesia," kata Safrizan yang akrab disapa icau juga didampingi kabid Khairul Azmi, saat berbincang kepada awak media diruang kerjanya, Selasa (02/04/19).
Sedangkan, dalam program Pemerintah ini Safrizan mengatakan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ada perkembangan signifikan dalam ketersediaan pangan nasional, bahkan hampir merata.
"Pada hari ini 2/3 dari untuk kabupaten Bengkalis kondisi pangannya lebih baik dari lima tahun lalu," ujar Icau.
Perkembangan menggembirakan tersebut menurut Icau, berkat kerja keras yang dilakukan masyarakat Bengkalis .
Kerja sama
Adapun substansi kerja sama meliputi dua kegiatan. Pertama, Pemutakhiran Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA) melalui penyempurnaan metodologi dan peningkatan kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
Penyempurnaan yang dilakukan termasuk integrasi indikator ketahanan pangan yang diambil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas disusun oleh BPS), yang menggambarkan pola konsumsi pangan tingkat rumah tangga, dan memberikan fokus yang lebih besar pada kerentanan terhadap kerawanan pangan di wilayah perkotaan.
FSVA telah digunakan oleh kementerian/lembaga (Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bappenas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum, dll), serta organisasi lainnya dalam penentuan kebijakan dan target intervensi terkait dengan ketahanan pangan dan gizi.
Kedua, Pengembangan Sistem Informasi Ketahanan Pangan dan Gizi Nasional (SIKPG) yang terpadu, melalui penyempurnaan sistem yang sudah ada.
SIKPG Nasional ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah no. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Pasal 75 pada PP itu menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerentanan terhadap kerawanan pangan dan gizi.
Pengembangan FSVA dan SKPG adalah kegiatan yang dilaksanakan BKP. Dalam konteks kerja sama ini, dukungan WFP akan berfokus pada masukan kebijakan, peningkatan kapasitas dan berbagi pengetahuan untuk mendukung investasi pemerintah pada sektor ketahanan pangan dan gizi.
"Dengan pembaharuan kedua instrumen ini, diharapkan penanganan untuk kerentanan terhadap kerawanan pangan bisa dilakukan lebih baik lagi, sehingga tidak ada lagi nantinya daerah rentan rawan pangan di tanah air," pungkas Icau.
Empat Kelompok Wanita Tani (KWT) di bawah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis mendapat anggaran Rp50 juta perkelompok dalam program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).
Hal ini disampaikan salah satu kelompok Wawan, saat mengikuti rakor KRPL di ruang rapat Dinas Ketahanan Pangan Jalan Antara, Rabu (27/3/19) lalu.
Menurutnya anggaran Rp50 juta tersebut bakal digunakan KWT untuk membangun kawasan rumah pangan. Di lahan yang ukuran 3x6 misalnya, contoh, KWT akan melakukan aktivitas pembibitan seperti bibit tanaman sayuran dan buah.
Bibit yang dikelola, boleh dimanfaatkan masyarakat desa untuk menanam di perkarangan rumah masing-masing.
"Tahun lalu kita dapat enam kelompok. Tahun ini kita dapat empat kelompok, di Bengkalis tiga, di Bantan satu. Kelompok KWT diberikan bantuan ini, nanti disitu dibuat rumah bibit, sayuran dan buahan. Dimana bibit-bibit itu silakan masyarakat memintanya untuk ditanam diperkarangan rumah masing-masing,"imbuhnya kepada awak media Selasa 02/04/19.
Gesa Program
Kabid ketahanan pangan KHAIRUL AZMI.
Hal senada disampaikan kabid Khairul, Selain dana pembangunan rumah pangan Rp50 juta perkelompok, tahun berikutnya KWT akan mendapatkan dana pengembangan sebesar Rp15 juta.
Desa yang ketiban dana ini adalah KWT Desa Pangkalan Batang, KWT Desa Palkun, KWT Desa Sekodi dan Desa Resam Lapis, tahun ini kita lebih ke daerah Kec Bengkalis," sebut kabid Khairul.
"Tahun lalu kita enam, tahun ini empat dan tahun berikutnya 2020 kita di Rupat. Jadi hari ini kita rakor, agar kelompok tahu bagaimana penggunaan dana tersebut. Jadi dana digunakan harus dengan rencana yang jelas dan didampingi penyuluh (pendamping)," terangnya lagi.
Ditambah khairul program KRPL diharapkan mampu mengisi perkarangan kosong rumah warga. Memenuhi konsumsi protein dan berdampak untuk kesejahteraan masyarakat.
"Kita inikan banyak kawasan rumah kita ini kosong, sebenarnya bisa diberdayakan untuk tanam sayuran buah-buahan, sehingga bisa memenuhi konsumsi sayur dan buah bagi masyarakat.
Salah satunya memproduksi makanan yang alami yakni memanfaatkan tanah , halaman yang dimana masyarakat dapat memanfaatkan untuk menanam tumbuhan makanan, intinya dapat memProduksi, konsumsi dengan tema apa yang kita makan.
Namun apa tupoksi Dinas Ketahanan dan Pangan belum jelas. Pasalnya Dinas Ketahanan Pangan ini timbang tindih dengan Disprindag dan DLH(Dinas llingkungan hidup) Kab Bengkalis.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Syafrizal, SSI, MT,Msc Mendukung program Pemerintah Indonesia untuk Mengumpulkan dan Menganalisa Data tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Guna Optimalisasi Kebijakan serta Program”. Kerja sama dilakukan dalam kurun waktu 2017 - 2021.
"Kerja sama dengan masyarakat bertujuan untuk menguatkan kembali peta daerah tahan dan rentan rawan pangan di Indonesia," kata Safrizan yang akrab disapa icau juga didampingi kabid Khairul Azmi, saat berbincang kepada awak media diruang kerjanya, Selasa (02/04/19).
Sedangkan, dalam program Pemerintah ini Safrizan mengatakan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ada perkembangan signifikan dalam ketersediaan pangan nasional, bahkan hampir merata.
"Pada hari ini 2/3 dari untuk kabupaten Bengkalis kondisi pangannya lebih baik dari lima tahun lalu," ujar Icau.
Perkembangan menggembirakan tersebut menurut Icau, berkat kerja keras yang dilakukan masyarakat Bengkalis .
Kerja sama
Adapun substansi kerja sama meliputi dua kegiatan. Pertama, Pemutakhiran Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA) melalui penyempurnaan metodologi dan peningkatan kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
Penyempurnaan yang dilakukan termasuk integrasi indikator ketahanan pangan yang diambil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas disusun oleh BPS), yang menggambarkan pola konsumsi pangan tingkat rumah tangga, dan memberikan fokus yang lebih besar pada kerentanan terhadap kerawanan pangan di wilayah perkotaan.
FSVA telah digunakan oleh kementerian/lembaga (Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bappenas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum, dll), serta organisasi lainnya dalam penentuan kebijakan dan target intervensi terkait dengan ketahanan pangan dan gizi.
Kedua, Pengembangan Sistem Informasi Ketahanan Pangan dan Gizi Nasional (SIKPG) yang terpadu, melalui penyempurnaan sistem yang sudah ada.
SIKPG Nasional ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah no. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Pasal 75 pada PP itu menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerentanan terhadap kerawanan pangan dan gizi.
Pengembangan FSVA dan SKPG adalah kegiatan yang dilaksanakan BKP. Dalam konteks kerja sama ini, dukungan WFP akan berfokus pada masukan kebijakan, peningkatan kapasitas dan berbagi pengetahuan untuk mendukung investasi pemerintah pada sektor ketahanan pangan dan gizi.
"Dengan pembaharuan kedua instrumen ini, diharapkan penanganan untuk kerentanan terhadap kerawanan pangan bisa dilakukan lebih baik lagi, sehingga tidak ada lagi nantinya daerah rentan rawan pangan di tanah air," pungkas Icau.
BERPRESTASI,
Empat KWT di Bengkalis Ketiban Rp50 Juta dari APBN
Hal ini disampaikan salah satu kelompok Wawan, saat mengikuti rakor KRPL di ruang rapat Dinas Ketahanan Pangan Jalan Antara, Rabu (27/3/19) lalu.
Menurutnya anggaran Rp50 juta tersebut bakal digunakan KWT untuk membangun kawasan rumah pangan. Di lahan yang ukuran 3x6 misalnya, contoh, KWT akan melakukan aktivitas pembibitan seperti bibit tanaman sayuran dan buah.
Bibit yang dikelola, boleh dimanfaatkan masyarakat desa untuk menanam di perkarangan rumah masing-masing.
"Tahun lalu kita dapat enam kelompok. Tahun ini kita dapat empat kelompok, di Bengkalis tiga, di Bantan satu. Kelompok KWT diberikan bantuan ini, nanti disitu dibuat rumah bibit, sayuran dan buahan. Dimana bibit-bibit itu silakan masyarakat memintanya untuk ditanam diperkarangan rumah masing-masing,"imbuhnya kepada awak media Selasa 02/04/19.
Gesa Program
Hal senada disampaikan kabid Khairul, Selain dana pembangunan rumah pangan Rp50 juta perkelompok, tahun berikutnya KWT akan mendapatkan dana pengembangan sebesar Rp15 juta.
Desa yang ketiban dana ini adalah KWT Desa Pangkalan Batang, KWT Desa Palkun, KWT Desa Sekodi dan Desa Resam Lapis, tahun ini kita lebih ke daerah Kec Bengkalis," sebut kabid Khairul.
"Tahun lalu kita enam, tahun ini empat dan tahun berikutnya 2020 kita di Rupat. Jadi hari ini kita rakor, agar kelompok tahu bagaimana penggunaan dana tersebut. Jadi dana digunakan harus dengan rencana yang jelas dan didampingi penyuluh (pendamping)," terangnya lagi.
Ditambah khairul program KRPL diharapkan mampu mengisi perkarangan kosong rumah warga. Memenuhi konsumsi protein dan berdampak untuk kesejahteraan masyarakat.
"Kita inikan banyak kawasan rumah kita ini kosong, sebenarnya bisa diberdayakan untuk tanam sayuran buah-buahan, sehingga bisa memenuhi konsumsi sayur dan buah bagi masyarakat.
"Hal ini juga di sampaikan KaBid Khairul Azmi, Alhamdulillah kelompok tahun lalu, yang enam itu kini sudah dapat dimanfaatkan masyarakat,"ringkasnya.
“Setiap pengabdian yang baik, saya yakin juga akan memberi umpan balik yang memadai,’’ begitu falsafah hidup pria kelahiran Duri, 12 Oktober 1968 ini.
Dua priode (2004-2009 dan 2009-2014) telah dilewati dan masuk priode ketiga menjadi anggota DPRD Bengkalis, Hendri mengaku telah berupaya keras melakukan hal itu.
Tentu saja sesuai dengan wewenang dan batas kemampuan serta kompetensi yang ia miliki.
“Saya merasa telah memberikan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat Kabupten Bengkalis di periode pertama dan kedua saya menjadi wakil rakyat.
Demikian juga di priode ketiga ini, saya akan berusaha lebih maksimal lagi dan akan menyelesaikan pemekaran kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir yang belum selesai di periode ke dua kemarin,’’ ujarnya.
Bekerja sama dengan eksekutif sebagai mitra sejajar, Hendri bersama kolegannya di DPRD Kabupten Bengkalis telah berupaya melakukan banyak hal untuk kemajuan Kabupaten Bengkalis guna mengejar ketertingalan-ketertingalan serta menyejahterakan masyarakat.
‘’Kalau masih ada agenda di periode pertama dan kedua belum tercapai. Tolong dicatat itu sebagai kelemahan dan kekurangan kami. Insya Allah di priode ketiga ini kita akan perbaiki,’’ ujar suami Desy Susanty, SH ini.
Dipaparkan Hendri, terbatasnya anggaran yang tersedia di APBD Kabupten Bengkalis, salah satu penyebab tidak memungkinkan untuk menampung semua aspirasi.
Tapi ke depan ia akan coba membenahinya agar lebih baik lagi.
Selama berkiprah menjadi anggota dewan, Hendri berusaha meluahkan perhatian untuk memajukan dunia pendidikan di Kabupten Bengkalis.
Upaya ke arah itu didasari pada pepatah bijak, bahwa kalau ingin menguasai dunia, maka terlebih dahulu kuasailah ilmu pengetahuan.
“Untuk menuju Kabupten Bengkalis yang lebih baik, mesti dipersiapkan dengan meletakkan kerangka landasan yang kokoh dan kuat untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif. Salah satu sarana untuk membentuk SDM yang berkualitas itu adalah dengan memajukan dunia pendidikan,” tegas Hendri.
Namun perlu disadari, jangan berharap dunia pendidikan akan menghasilkan umpan balik dalam waktu yang cepat atau instan.
Pembentukan SDM berkualitas melalui dunia pendidikan merupakan investasi jangka panjang, dimana hasilnya mungkin baru bisa dilihat dalam rentang waktu puluhan tahun ke depan.
Ia mencontohkan sejumlah negara maju seperti Jepang dan negara lainnya, yang telah menikmati buah dari SDM berkualitas itu.
Visi dan misi menjadikan Bengkalis sebagai kota pendidikan tentu harus mendapat dukungan penuh dari segala kalangan, terlepas siapapun nanti Bupati Bengkalis yang akan terpilih.
Terlepas dari kepasitasnya sebagai anggota DPRD Kabupten Bengkalis, sebagai warga daerah ini, Hendri memiliki obsesi yang besar bagaimana Kabupaten Bengkalis diisi oleh manusia-manusia dengan kemampuan SDM yang tinggi dan berkualitas sehingga diharapkan akan mampu menjawab tantangan zaman yang semakin lama diyakini akan kian berat Bila kelak Kabupaten Bengkalis diisi oleh mereka yang memiliki kemampuan SDM yang tinggi dan teruji, maka berbagai keterbatasan yang ada selama ini diyakini akan bisa dicarikan solusinya.
Taroklah satu missal bila kelak di kemudian hari terjadi keterbatasan di bidang sumber daya alam yang ada, dengan SDM yang mumpuni tentu ada solusi pemecahannya.. Begitu pun sejumlah peluang kerja yang selama ini diisi oleh tenaga dari luar karena ketidakmampuan tenaga lokal untuk mengisi formasi yang ada, menurut Hendri akan diisi oleh putra putri terbaik daerah terbaik.
‘’Dari mereka tentu bisa diharapkan nilai tambah yang lain. Karena merupakan putera daerah, tentu mereka memiliki tanggung jawab moral yang besar untuk berbuat yang terbaik untuk kepentingan daerahnya,” sebut Hendri.
-Tangapan Ketua Komisi II DPRD Bengkalis, Tentang Program Dinas Ketahanan Pangan,
Menanggapi program Dinas Ketahanan Pangan Ketua Komisi II, Hendri S.Ag.M.Si dari fraksi Partai Golkar mengatakan, Dinas Ketahanan Pangan Kab Bengkalis harus melakukan -sosialisasi Gerakan Konsumsi, giat dalam penanaman dan kelor masyarakat khususnya di Kab Bengkalis sebagai pangan alternatif di masyarakat.
"Kelor ini adalah sumber gizi bagi keluarga, karena itu perlu disosialisasikan agar masyarakat bisa mengkonsumsinya," kata Hendri.
Politisi Partai Golkar DPRD Kab Bengkalis ini menjelaskan, selain kelor, Komisi II DPRD Bengkalis juga meminta pemerintah untuk mensosialisasikan gerakan konsumsi pangan lokal dan sehari makan tanpa beras dan terigu.
"Pola ini sudah diterapkan selama ini, karena itu perlu terus disosialisasikan kepada masyarakat terutama kepada daerah-daerah yang sering mengalami ancaman rawan pangan," katanya.
Komisi II DPRD Bengkalis juga, menurut Hendri, mendukung upaya Dinas Ketahanan Pangan Bengkalis untuk terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan dan Desa berkaitan dengan stok pangan khususnya sayur sayuran terutama beras sebagai antisipasi terhadap kondisi ancaman kekerimgan yang bisa memicu rawan pangan.
"Kami juga mendorong Dinas Ketahanan Pangan Kab Bengkalis segera melakukan pemetaan lokasi desa desa yang berpotensi rawan kekeringan dan rawan pangan di seluruh wilayah kab Bengkalis," ujarnya.
Dikatakan, DPRD Bengkalis, khususnya Komisi II selaku mitra Dinas Ketahanan Pangan Bengkalis mendesak agar dapat mempublikasikan hasil sidak bahan pangan terutama bahan pangan yang terpapar bahan kimia pestisida sehingga masyarakat dapat mengetahui tingkat risiko konsumsi bahan pangan yang terpapar bahan kimia pestisida.
Adapun hasil konsultasi dan koordinasi program Kementerian Pertanian dan Ketahanan Pangan fokus pada membangun sumber daya manusia pertanian dengan pendekatan kesejahteraan dilakukan melalui program SERASI.
Menurutnya Kabupaten Bengkalis sebagian besar merupakan lahan gambut yang belum maksimal dikelola atau diolah, sehingga dengan program SERASI nantinya bisa dioptimalkan.
"Sehingga kesejahteraan petani dapat meningkat, dapat pemenuhan gizi, dan daerah tidak akan kekurangan pangan," katanya.
Sehingga bisa menjadi sentra industri dan nantinya diharapkan program SERASI ditargetkan meningkat indek pertanian dari sekali tanam menjadi 2-3 kali tanam yaitu menanam padi, jagung dan kedelai dalam 1 tahun.
"Sehingga bisa maksimal dalam pembangunan khususnya dibidang pertanian dari konsultasi dan koordinasi program ini di Kementan," pungkasnya.
Dua priode (2004-2009 dan 2009-2014) telah dilewati dan masuk priode ketiga menjadi anggota DPRD Bengkalis, Hendri mengaku telah berupaya keras melakukan hal itu.
Tentu saja sesuai dengan wewenang dan batas kemampuan serta kompetensi yang ia miliki.
“Saya merasa telah memberikan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat Kabupten Bengkalis di periode pertama dan kedua saya menjadi wakil rakyat.
Demikian juga di priode ketiga ini, saya akan berusaha lebih maksimal lagi dan akan menyelesaikan pemekaran kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir yang belum selesai di periode ke dua kemarin,’’ ujarnya.
Bekerja sama dengan eksekutif sebagai mitra sejajar, Hendri bersama kolegannya di DPRD Kabupten Bengkalis telah berupaya melakukan banyak hal untuk kemajuan Kabupaten Bengkalis guna mengejar ketertingalan-ketertingalan serta menyejahterakan masyarakat.
‘’Kalau masih ada agenda di periode pertama dan kedua belum tercapai. Tolong dicatat itu sebagai kelemahan dan kekurangan kami. Insya Allah di priode ketiga ini kita akan perbaiki,’’ ujar suami Desy Susanty, SH ini.
Dipaparkan Hendri, terbatasnya anggaran yang tersedia di APBD Kabupten Bengkalis, salah satu penyebab tidak memungkinkan untuk menampung semua aspirasi.
Tapi ke depan ia akan coba membenahinya agar lebih baik lagi.
Selama berkiprah menjadi anggota dewan, Hendri berusaha meluahkan perhatian untuk memajukan dunia pendidikan di Kabupten Bengkalis.
Upaya ke arah itu didasari pada pepatah bijak, bahwa kalau ingin menguasai dunia, maka terlebih dahulu kuasailah ilmu pengetahuan.
“Untuk menuju Kabupten Bengkalis yang lebih baik, mesti dipersiapkan dengan meletakkan kerangka landasan yang kokoh dan kuat untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif. Salah satu sarana untuk membentuk SDM yang berkualitas itu adalah dengan memajukan dunia pendidikan,” tegas Hendri.
Namun perlu disadari, jangan berharap dunia pendidikan akan menghasilkan umpan balik dalam waktu yang cepat atau instan.
Pembentukan SDM berkualitas melalui dunia pendidikan merupakan investasi jangka panjang, dimana hasilnya mungkin baru bisa dilihat dalam rentang waktu puluhan tahun ke depan.
Ia mencontohkan sejumlah negara maju seperti Jepang dan negara lainnya, yang telah menikmati buah dari SDM berkualitas itu.
Visi dan misi menjadikan Bengkalis sebagai kota pendidikan tentu harus mendapat dukungan penuh dari segala kalangan, terlepas siapapun nanti Bupati Bengkalis yang akan terpilih.
Terlepas dari kepasitasnya sebagai anggota DPRD Kabupten Bengkalis, sebagai warga daerah ini, Hendri memiliki obsesi yang besar bagaimana Kabupaten Bengkalis diisi oleh manusia-manusia dengan kemampuan SDM yang tinggi dan berkualitas sehingga diharapkan akan mampu menjawab tantangan zaman yang semakin lama diyakini akan kian berat Bila kelak Kabupaten Bengkalis diisi oleh mereka yang memiliki kemampuan SDM yang tinggi dan teruji, maka berbagai keterbatasan yang ada selama ini diyakini akan bisa dicarikan solusinya.
Taroklah satu missal bila kelak di kemudian hari terjadi keterbatasan di bidang sumber daya alam yang ada, dengan SDM yang mumpuni tentu ada solusi pemecahannya.. Begitu pun sejumlah peluang kerja yang selama ini diisi oleh tenaga dari luar karena ketidakmampuan tenaga lokal untuk mengisi formasi yang ada, menurut Hendri akan diisi oleh putra putri terbaik daerah terbaik.
‘’Dari mereka tentu bisa diharapkan nilai tambah yang lain. Karena merupakan putera daerah, tentu mereka memiliki tanggung jawab moral yang besar untuk berbuat yang terbaik untuk kepentingan daerahnya,” sebut Hendri.
-Tangapan Ketua Komisi II DPRD Bengkalis, Tentang Program Dinas Ketahanan Pangan,
Menanggapi program Dinas Ketahanan Pangan Ketua Komisi II, Hendri S.Ag.M.Si dari fraksi Partai Golkar mengatakan, Dinas Ketahanan Pangan Kab Bengkalis harus melakukan -sosialisasi Gerakan Konsumsi, giat dalam penanaman dan kelor masyarakat khususnya di Kab Bengkalis sebagai pangan alternatif di masyarakat.
"Kelor ini adalah sumber gizi bagi keluarga, karena itu perlu disosialisasikan agar masyarakat bisa mengkonsumsinya," kata Hendri.
Politisi Partai Golkar DPRD Kab Bengkalis ini menjelaskan, selain kelor, Komisi II DPRD Bengkalis juga meminta pemerintah untuk mensosialisasikan gerakan konsumsi pangan lokal dan sehari makan tanpa beras dan terigu.
"Pola ini sudah diterapkan selama ini, karena itu perlu terus disosialisasikan kepada masyarakat terutama kepada daerah-daerah yang sering mengalami ancaman rawan pangan," katanya.
Komisi II DPRD Bengkalis juga, menurut Hendri, mendukung upaya Dinas Ketahanan Pangan Bengkalis untuk terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan dan Desa berkaitan dengan stok pangan khususnya sayur sayuran terutama beras sebagai antisipasi terhadap kondisi ancaman kekerimgan yang bisa memicu rawan pangan.
"Kami juga mendorong Dinas Ketahanan Pangan Kab Bengkalis segera melakukan pemetaan lokasi desa desa yang berpotensi rawan kekeringan dan rawan pangan di seluruh wilayah kab Bengkalis," ujarnya.
Dikatakan, DPRD Bengkalis, khususnya Komisi II selaku mitra Dinas Ketahanan Pangan Bengkalis mendesak agar dapat mempublikasikan hasil sidak bahan pangan terutama bahan pangan yang terpapar bahan kimia pestisida sehingga masyarakat dapat mengetahui tingkat risiko konsumsi bahan pangan yang terpapar bahan kimia pestisida.
Adapun hasil konsultasi dan koordinasi program Kementerian Pertanian dan Ketahanan Pangan fokus pada membangun sumber daya manusia pertanian dengan pendekatan kesejahteraan dilakukan melalui program SERASI.
Menurutnya Kabupaten Bengkalis sebagian besar merupakan lahan gambut yang belum maksimal dikelola atau diolah, sehingga dengan program SERASI nantinya bisa dioptimalkan.
"Sehingga kesejahteraan petani dapat meningkat, dapat pemenuhan gizi, dan daerah tidak akan kekurangan pangan," katanya.
Sehingga bisa menjadi sentra industri dan nantinya diharapkan program SERASI ditargetkan meningkat indek pertanian dari sekali tanam menjadi 2-3 kali tanam yaitu menanam padi, jagung dan kedelai dalam 1 tahun.
"Sehingga bisa maksimal dalam pembangunan khususnya dibidang pertanian dari konsultasi dan koordinasi program ini di Kementan," pungkasnya.
(Adv)
Untuk saran dan pemberian informasi kepada berazam.com, silakan kontak ke email: redaksi.berazam@gmail.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Sabtu 14 September 2024
Soliditas PPP Pekanbaru Ditegaskan untuk Menangkan Edy Nasution-Dastrayani Bibra
Jumat 13 September 2024
Deklarasi Pasangan PATEN di Pekanbaru: 20.000 Kupon Diperkirakan Habis Menjelang Sabtu
Jumat 13 September 2024
Tampilkan Lima Pakar Perikanan Asing, Seminar ISFM XIII FPK Unri Berlangsung Sukses
Selasa 10 September 2024
PATEN, Balon Walikota Edy Nasution Orang Pertama Hadir di Polresta Pekanbaru
Sabtu 07 September 2024
Dr Mexsaxai Indra SH MH: Forum Warek Akademik BKS-PTN Barat Bahas Percepatan Menuju World Class University
Jumat 30 Agustus 2024
Pasangan Edy Natar-Dastriani Bibra 'Berlayar' di Pilkada Pekanbaru Meski Ada Perubahan Dukungan
Senin 19 Agustus 2024
Pilkada Serentak, Momentum Mahasiswa Laksanakan Tugas Sebagai Agen Perubahan
Kamis 25 Juli 2024
Sukses, Seminar Antarabangsa ke-12 “EHMAP” Kerjasama Unri-UKM Malaysia Bahas 60 Paper
Selasa 23 Juli 2024
Tekor Berkepanjangan, Majalah GATRA Akhirnya Tutup !
Selasa 23 Juli 2024
FKPRM dan PPMR Keluarkan Pernyataan Sikap, Tolak Pembalonan Nasir
Berita Terkini
Kamis 10 Oktober 2024, 10:18 WIB
P4TEN! Di Acara Unboxing Our Mind Edy Nasution -Dastrayani Bibra Sukses Hipnotis Audiens
Rabu 09 Oktober 2024, 20:25 WIB
P4TEN Kampanye di Tangkerang Tengah, Emak-Emak Doakan Ayah Kita Edy Nasution jadi Walikota Pekanbaru
Rabu 09 Oktober 2024, 17:18 WIB
Dilanda Banjir 4 Bulan, Pemdes Pulau Gajah Kembali Kerjakan Rehab Jalan Baru Pakai Krokos
Rabu 09 Oktober 2024, 13:19 WIB
Pakar Migas Ungkap Solusi Jitu Atasi Ketergantungan Impor LPG Indonesia
Rabu 09 Oktober 2024, 09:18 WIB
KPU Riau Bedakan Pasar Murah dan Bagi-Bagi Sembako, Ini penjelasannya!
Rabu 09 Oktober 2024, 09:14 WIB
Jelang Pilkada, Polda Riau Intensifkan Pengawasan SPBU
Rabu 09 Oktober 2024, 09:06 WIB
UIR Kini Resmi Raih Akreditasi Unggul dari BAN-PT
Selasa 08 Oktober 2024, 19:58 WIB
P4TEN, Kampanye Keenam di Tuah Madani, Pandapotan: Pilihlah Nomor 4 yang Tak Korupsi
Selasa 08 Oktober 2024, 17:04 WIB
Tu Bagus Dwi Fikri Mahasiswa UIR Berhasil Ciptakan Prototype, Lulus 3.5 tahun
Selasa 08 Oktober 2024, 17:00 WIB
Wakil Rakyat atau Wakil Parpol?