Pekanbaru, berazamcom-Setelah di 'gempur' media, Sekdaprov Riau akhirnya buka suara soal rencana  pembangunan perkantoran terpadu 2 tower. Menurut dia rencana itu masih wacana. Padahal sebelumnya di sejumlah media dia tegas menyatakan tahun ini juga perkantoran terpadu yang disebut sebut akan menjadi ikon Riau itu akan dibangun di jalan Cut Nyak Dien Pekanbaru.

Pernyataannya seakan menganulir pernyataan-pernyataan sebelumnya di media. Lain dulu lain sekarang, dulu ngotot sekarang berkelit. Pun begitu, jejak digital menjadi saksi atas pernyataannya tersebut.

Seperti dilansir dari bertuapos.com, Sekdaprov SF Hariyanto  menyebut bahwa rencana pembangunan perkantoran terpadu masih wacana, dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.

Katanya Pemerintah Provinsi Riau memberikan apresiasi atas masukan dan saran terkait rencana pembangunan kawasan perkantoran terpadu tersebut.

Tentunya usulan dan saran akan menjadi pertimbangan untuk selanjutnya disampaikan ke pimpinan dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur Riau.

“Inikan baru sebatas wacana. Saya lihat banyak masukan dan saran. Tentunya kita tampung semua masukan dari seluruh elemen masyarakat. Selanjutnya akan disampaikan ke pimpinan dan DPRD Riau,” tutur SF Hariyanto.

Menurutnya, pro dan kontra dalam sebuah rencana merupakan hal yang lumrah dan biasa. Tentunya, hal itu akan menjadi pertimbangan dalam perencanaan dan pelaksanaannya untuk kemajuan dan perkembangan Riau lebih baik ke depannya.

“Sekali lagi saya sampaikan, ini kan baru wacana pembangunan dan masih panjang tahapannya. Saya pikir kita semua sepakat untuk bermimpi besar demi kemajuan Riau lebih baik. Yang esensinya setiap rencana tentunya tetap sejalan dengan RPJMD dan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, yaitu untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi melalui pembangunan infrastruktur Kawasan Perkantoran Terpadu” papar mantan Kadis Kimpraswil Era Gubernur Riau Rusli Zainal ini.

Terkait ungkapan yang menyorot sektor anggaran dalam merealisasikan hal tersebut, Sekdaprov menerangkan hal itu juga tentunya sudah dikalkulasikan sesuai mekanisme yang berlaku. Dimana, jika hal pembangunan Kawasan Perkantoran Terpadu tersebut terealisasi tidak akan mengganggu program-program prioritas Pemerintah Provinsi Riau, seperti sektor pendidikan dan program yang bersentuhan dengan pelayanan masyarakat.

“Kalau soal pendidikan insha Allah tidak akan terganggu. Porsi anggaran pendidikan akan tetap sesuai dengan mandatory dari pemerintah pusat. Yang jelas jika Kawasan Perkantoran Terpadu itu direalisasikan akan menyesuaikan dengan kemampuan anggaran yang nantinya akan disinergikan dengan DPRD Riau,” tegasnya.

Sekdaprov juga menerangkan, konsep yang dilakukan adalah membangun komplek perkantoran terpadu. Dimana nantinya akan dibangun dua gedung menara sekaligus, yang dilengkapi jembatan layang atau skybridge sepanjang 65 meter sebagai penghubung dua tower itu.  

Gedung ini akan menjadi ikon Riau yang akan menarik perhatian investor datang ke Riau dan meningkatkan investasi, dimana tentunya akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi Riau.

Sekdaprov menjelaskan konsep dibangunnya Kawasan Perkantoran secara terpadu. Pertimbangan ini yang juga harus diketahui publik. Pertama banyaknya kantor pemerintahan yang sudah kurang proporsional dalam mendukung kinerja aparatur pemerintahan.

Kemudian ketersedian ruang tempat penyimpanan arsip, lokasi yang tidak teratur serta jumlah pegawai yang sudah tidak sebanding dengan ketersediaan ruangan yang dimiliki saat ini.

Sehingga diperlukan pembangunan Kawasan Perkantoran Terpadu dengan mempertimbangkan pertambahan jumlah pegawai untuk 20 tahun mendatang.

Kondisi perkantoran saat ini sudah tua dan tidak memenuhi standar perkantoran karena volume pekerjaan dan jumlah pegawai yang cukup padat dan perlu adanya tata kelola perkantoran yang estetik dan terkoneksi sehingga memudahkan koordinasi antara OPD.

“Lihat saja, Dinas Pariwisata posisinya berada di komplek purna MTQ yang menggunakan Gedung Dekranasda Provinsi Riau, belum lagi BPKAD yang mana salah satu tangganya ditutup untuk dijadikan ruang arsip di atasnya dan akan sangat rawan apabila terjadi kebakaran, juga Dinas Pendidikan yang untuk penyimpanan berkas dan aset aja sudah tidak cukup dan masih banyak faktor lainnya seperti umur bangunan yang sudah tua (eks Kanwil Diknas). Begitu juga dengan Kantor Dinas Kesbangpol yang berlokasi di jalan Thamrin (eks Puswil). Ini yang juga harus kita sampaikan,” papar Hariyanto.

Pertimbangan lain adalah pelayanan publik dengan mendukung program satu pintu pelayanan akan terealisasi maksimal jika dalam satu perkantoran secara terpadu dan direncanakan dapat menampung minimal 6 (enam) OPD yang dilengkapi dengan Ruang Auditorium yang dapat menampung sekitar 1500 orang dan Masjid Kantor Gubernur juga akan diperluas untuk menampung sekitar 2500 jemaah. Selain itu pemeliharaan kantor menjadi lebih mudah dan lebih efisien tentunya dalam mendukung upaya efisiensi anggaran.

Selanjutnya, Kawasan Perkantoran Terpadu tersebut juga akan didesain jalan tembus ke jalan pepaya yang juga akan berfungsi untuk mengurai kemacetan di seputaran Kantor Gubernur (Jl. Sudirman dan Jl. Achmad Yani). Terhadap rumah masyarakat yang terkena dampak, tentu akan dilakukan kajian terlebih dahulu, dengan mempertimbangkan beberapa alternatif skema yang direncanakan untuk meminimalisir pembebasan lahan dari rumah masyarakat.

“Kan boleh kita punya mimpi besar untuk Riau lebih baik. Percayalah nanti kita akan merasakan dampak positifnya beberapa tahun yang akan datang, intinya wacana Kawasan Perkantoran Terpadu tentu akan dikoordinasikan ke pimpinan dan DPRD untuk mekanisme ke depannya, serta kita berharap dan berdoa agar kedepannya pendapatan daerah melalui bagi hasil minyak dan pajak perkebunan sawit bisa terealisasi sehingga pembangunan Kawasan Perkantoran Terpadu dapat terwujud,” imbuhnya.

Test Ombak Tapi Dipaksakan

Merespon Sekdaprov SF Hariyanto, Ketua Partai Ummat Riau Fauzi Kadir SH MSi hanya tertawa kecil sembari menyebut 'istilah orang Kampar,: salah etong. "Orang Kampar bilang dia (red: Sekdaprov Riau) 'salah etong'. Tujuan awal nya test ombak namun targetnya memang ingin membangun tapi terkesan dipaksakan," ujar Fauzi Kadir dalam percakapan daring, Senin (24/1/2022).

Dikatakan Fauzi seharusnya sebagai pejabat tinggi eselon I SF Hariyanto mesti hati hati berbicara di media. Jangan plin plan. Sebab Era digital sekarang ini sudah canggih, selain media konvensional, mainstream, medsos juga tidak bisa dibendung. Bicara detik per detik, publik atau netizen  langsung heboh, apalagi membaca pernyataan pejabat yang tidak sesuai dengan ekspektasi.

"Lain kali kalau mau bicara mengumpan bola lambung atau testing water di media pikirkan dulu matang-matang, agar tidak jadi bumerang," tandas Fauzi Kadir.

Kontradiktif

Sebagaimana dilansir dari Cakaplah.com, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tahun ini akan membangun dua bangunan tower untuk komplek perkantoran terpadu di Jalan Cut Nyak Dien Pekanbaru.

Karena kawasan perkantoran itu dibangun menyatu dengan kantor Gubernur Riau saat ini, maka akan ada pembebasan lahan yang mengakibatkan beberapa kantor dinas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus dirobohkan.

Empat kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bakal dirobohkan itu yakni kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Inspektorat Riau, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau, dan Dinas Pendidikan (Disdik) Riau.

Karena akan dirobohkan empat kantor itu untuk sementara akan dipindahkan, lokasi pemindahan sudah ditentukan pemerintah setempat. Diperkirakan pada Februari keempat instansi tersebut sudah pindah semua.

Sekretaris Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, SF Hariyanto mengatakan, jika pihaknya sudah menyiapkan beberapa gedung untuk relokasi kantor sementara empat OPD tersebut.

"Kita sudah ada lokasi-lokasi pemindahan OPD-OPD yang terdampak terhadap kawasan perkantoran Pemprov Riau, dan kita sepakati kemungkinan pada Bulan Februari sudah pindah semua," kata SF Hariyanto, Rabu (19/1/2022) lalu.

SF Hariyanto menyampaikan, beberapa kantor yang disiapkan untuk kantor empat OPD itu berada di gedung Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) di jalan Kuantan, gedung Koperasi di Jalan Ronggo Warsito, dan gedung Guru di Jalan Sudirman.

"Artinya pemindahan kantor OPD itu tidak menyewa kantor baru, dan segera kita lakukan relokasi. Setelah itu, tim dari Kanwil Direktorat Jenderal Keuangan Riau nanti akan menilai dan menaksir penghapusan aset, kemudian dilelang," terangnya.

Lebih lanjut SF Hariyanto menjelaskan konsep pembangunan kompleks perkantoran tersebut. Dimana pihaknya akan membangun dua gedung menara sekaligus, yang dilengkapi jembatan layang atau Skybridge sepanjang 65 meter sebagai penghubung dua tower itu.

"Kawasan perkantoran terpadu mulai kita bangun tahun ini. Kita bangun dua tower, satu tower setinggi 12 lantai dan satu tower lagi 7 lantai. Nanti kita bangun jembatan penghubung, Skybridge 65 meter panjangnya," terangnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan Riau ini mengatakan, nantinya dua bangunan tower itu akan difungsikan untuk kantor enam OPD.

"Nanti dua gedung itu ditempati untuk kantor kantor Disdik, Kominfotik, Inspektorat, Kesbangpol dan Dispar. Dengan begitu kita harapkan tidak ada lagi perkantoran yang tercecer di luar. Seperti kantor Dinas Pariwisata sekarang itu sebenarnya gedung Dekranasda Riau," paparnya.

"Kalau semua terpadu satu kantor, itu akan mempermudah pelayanan. Selain itu lebih mudah koordinasi kalau ada rapat-rapat mendadak. Selain itu untuk pemeliharaan kantor juga lebih mudah, cukup satu anggaran pemeliharaan," sambungnya.

Selain itu, sebut SF Hariyanto, pembangunan dua gedung itu dinilai penting, karena gedung perkantoran beberapa instansi tersebut sudah lama, dan kurang representatif. Misalnya saja Kantor BPKAD Riau, salah satu tangganya itu ditutup untuk meletakan berkas, karena tidak ada ruangan lagi.

"Pembangunan gedung itu juga akan berdampak terhadap jumlah pegawai kita ke depan, karena sudah kita prediksi jumlah pegawai kita 10 tahun ke depan," jelasnya.

Disinggung soal anggaran pembangunan dua tower tersebut, SF Hariyanto menyatakan dianggarkan multi years dua tahun anggaran 2022 dan 2023.

"Pembangunannya tahun 2022 ini sudah mulai kita lakukan. Anggarannya multi years, tapi berapa anggaran yang dibutuhkan masih dihitung. Tapi Alhamdulillah rencana kita ini sudah mendapat dukungan dari DPRD Riau," tutupnya.

[]bazm02