Pekanbaru, berazamcom – Gelombang opini negatif yang berkembang di media arus utama maupun media sosial terhadap kinerja Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, dinilai tidak rasional, cenderung tendensius, dan lebih sarat muatan opini subjektif ketimbang kritik berbasis fakta serta kinerja pemerintahan.

Penilaian tersebut disampaikan Fajar Menanti S, salah seorang tim pemenangan pasangan SMART BERMARWAH Wahid–SF Hariyanto, pada Senin (19/1/2026). Ia menilai narasi yang dibangun dalam sejumlah pemberitaan dan perbincangan publik telah mengaburkan fakta objektif dan berpotensi menyesatkan persepsi masyarakat.

“Banyak opini yang berkembang tidak berdiri di atas data dan kinerja, melainkan asumsi dan framing yang diarahkan untuk membentuk persepsi negatif,” ujar Fajar.

Meski mengakui dirinya merupakan pendukung pasangan Wahid–SF Hariyanto sejak masa kampanye, Fajar menegaskan bahwa dukungan tersebut tidak bersifat membabi buta. Ia menekankan, persoalan hukum yang saat ini menimpa Abdul Wahid selaku Gubernur Riau terpilih harus tetap dihormati dan diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme hukum yang berlaku.

“Kami tidak menutup mata. Jika Pak Abdul Wahid memang tersandung persoalan hukum, silakan diproses sesuai ketentuan. Namun yang menjadi persoalan, ketika wakilnya menjalankan amanah sebagai Plt Gubernur, justru ikut diseret dalam pemberitaan yang tidak rasional,” tegasnya.

Fajar menyoroti sejumlah isu yang menurutnya sengaja “digoreng” dan dibesar-besarkan, mulai dari kebijakan pemerintahan yang digambarkan seolah dibuat secara sepihak, hingga persoalan pribadi yang tidak memiliki korelasi langsung dengan kapasitas, integritas, maupun kewenangan kepemimpinan.

“Dari kebijakan pemerintahan sampai urusan pribadi seperti isu istri dua, semuanya dijadikan komoditas untuk membentuk opini negatif. Padahal publik tidak mendapatkan gambaran utuh mengenai proses, dasar hukum, dan konteks yang sebenarnya,” katanya.

Menurut Fajar, opini semacam itu bukan hanya keliru, tetapi juga berpotensi mencederai prinsip keadilan dan objektivitas dalam menilai seorang pejabat publik. Ia menegaskan bahwa persoalan pribadi yang disorot tersebut tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

“Yang ditangkap publik seolah itu mencerminkan kepemimpinan yang buruk. Padahal, faktanya tidak ada pelanggaran hukum. Ini yang jarang disampaikan secara utuh dan berimbang,” ujarnya.

Terkait kebijakan pemerintahan, Fajar menegaskan bahwa Plt Gubernur memiliki kewenangan konstitusional untuk mengambil keputusan strategis demi memastikan roda pemerintahan tetap berjalan. Ia menilai, kebijakan yang diambil SF Hariyanto semestinya dilihat dari sisi urgensi dan kepentingan daerah, bukan semata-mata ditarik ke ranah politis.

“Apa yang salah dari kebijakan Plt Gubernur saat ini? Secara aturan, ia memiliki kewenangan penuh selama gubernur definitif berhalangan karena proses hukum,” tegasnya.

Ia juga membantah keras tudingan bahwa rotasi atau pergantian pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dilakukan sebagai bentuk balas dendam politik terhadap pihak-pihak yang dianggap dekat dengan Abdul Wahid. Menurutnya, tudingan tersebut tidak memiliki dasar dan argumen yang kuat.

“Rotasi disebut-sebut sebagai upaya membenamkan orang-orang dekat Gubernur Abdul Wahid. Menurut saya ini tuduhan yang terlalu dipaksakan dan tidak disertai bukti yang jelas,” katanya.

Ke depan, Fajar berharap masyarakat dan media dapat lebih objektif dan berimbang dalam menilai kinerja Plt Gubernur Riau, dengan mengedepankan fakta, data, serta kepentingan daerah secara luas.

“Kami berharap publik dan media dapat menilai kinerja Plt Gubernur secara objektif. Jangan sampai opini yang tidak berbasis fakta justru mengganggu stabilitas pemerintahan dan merugikan kepentingan masyarakat Riau,” pungkasnya. (*).

[] bazm02