Pekanbaru, berazamcom - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menjalin kerja sama strategis dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia melalui penandatanganan nota kesepakatan (MoU) terkait implementasi program Satu Data Riau. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid dan Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, di Gedung Daerah Balai Serindit, Kamis (7/8/2025).
Dalam kesempatan yang sama, turut dilakukan penandatanganan rencana kerja nota kesepakatan antara Pemprov Riau dengan BPS Provinsi Riau, serta penandatanganan nota kesepakatan antara BPS Kabupaten/Kota dengan para Bupati/Walikota se-Provinsi Riau. Langkah ini menandai komitmen kolektif seluruh pihak di daerah untuk memperkuat sistem data yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Gubri menegaskan bahwa penandatanganan ini bukan sekadar seremoni belaka. Ia menyebut langkah tersebut sebagai tonggak penting dalam perjalanan Riau membangun kebijakan yang berbasis pada data yang valid dan dapat diandalkan.
“Ini bukan hanya seremonial. Ini adalah komitmen kita bersama untuk mewujudkan ekosistem data yang terintegrasi sesuai dengan grand design Satu Data Indonesia sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019,” ujarnya seperti dilansir dari mediacenter riau.
Lebih lanjut, Abdul Wahid menekankan pentingnya peran data dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan di pemerintahan. Menurutnya, data yang akurat menjadi fondasi utama dalam menyusun program kerja yang tepat sasaran.
“Kami membutuhkan data-data ini dalam rangka membuat kebijakan yang tepat sasaran dan sesuai dengan visi pembangunan daerah,” terang Wahid.
Dengan MoU ini, diharapkan seluruh perangkat daerah di Riau memiliki satu referensi data yang sama, sehingga mampu menghindari tumpang tindih informasi dan memperkuat koordinasi lintas sektor. Langkah ini juga mempertegas bahwa penguatan tata kelola data merupakan prioritas bersama dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
Sementara itu, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyambut baik kerja sama ini dan menyampaikan harapannya agar MoU tersebut menjadi langkah awal menuju sinergi yang lebih erat antara BPS dan Pemprov Riau dalam mengembangkan kebijakan berbasis bukti.
“Mudah-mudahan dengan MoU ini, kita bisa terus mendukung langkah-langkah Gubernur Riau dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih presisi, adaptif, dan berbasis bukti,” ungkap Amalia. (*)
