Jakarta, berazamcom - Wacana membentuk poros keempat dinilai gugur usai Partai Demokrat hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mendukung Prabowo Subianto sedangkan PKS tetap mendukung Anies Baswedan bersama Nasdem dan PKB.
Dilansir dari CNNIndonesia.com , Menurut Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Arifki Chaniago, wacana itu tak akan berjalan melihat keputusan PKS yang menetapkan diri mengusung Anies Baswedan, dan Demokrat yang baru saja menyandarkan kapalnya di kubu Prabowo.
"Setelah PKS mendukung Anies-Cak Imin dan Demokrat mendukung Prabowo, harapan membentuk poros keempat dengan PPP bisa dipastikan batal. Peluang itu otomatis batal karena ruang penjajakan sempit," ujar Arifki kepada CNNIndonesia.com, Senin (18/9).
Sementara, PPP dinilai tidak akan hengkang dari koalisi pendukung Ganjar bersama PDIP, sebab PKS dan Demokrat sudah punya pilihan sendiri.
"Peluang PPP keluar dari koalisi Ganjar sangat kecil karena mereka harus memilih mempertahankan suara elektoralnya. Sedangkan peluang mengajak PKS dan Demokrat menyempit," tuturnya.
Di sisi lain Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul pesimis dengan wacana membuka poros keempat. Adib menilai PPP, Partai Demokrat, dan PKS yang santer disebut berpotensi membuat poros baru tak memiliki daya tawar.
"Karena ada pertanyaan di situ, apa daya tawar mereka jika ingin membentuk poros keempat? Daya tawarnya kecil. Mereka justru bisa dicap barisan sakit hati kalau membentuk poros baru," kata dia.
Ia menilai wacana membentuk koalisi baru untuk ikut bersaing dengan partai-partai besar lain hanya untuk memajukan syahwat politik Ketua Bapilu PPP Sandiaga Uno dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saja.
"Selain itu, Anies dan PKS juga tidak bisa dipisahkan karena bisa dianggap berada dalam satu barisan oposisi meski didukung Nasdem dan PKB yang mendukung pemerintah," ucapnya.
Keputusan Partai Demokrat dukung Prabowo Subianto di Koalisi Indonesia Maju memperkuat peta Pilpres 2024 diisi oleh tiga poros koalisi partai politik.
Otak-atik dukungan parpol terhadap capres, belakangan jadi dinamika dan manuver politik bagi kubu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto.
Pencalonan calon presiden mengharuskan pengusung memiliki suara yang memenuhi syarat ambang batas pencalonan capres dan cawapres atau presidential threshold sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu.
Aturan tersebut menyatakan bahwa "Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya."
Tiga koalisi parpol pengusung Anies, Ganjar, dan Prabowo saat ini tercatat telah memenuhi syarat presidential threshold untuk pencalonan presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024.
