Rabu, 19 Desember 2018 Redaksi - Disclaimer - Pedoman Berita Siber - Tentang Kami - Info Iklan - Indeks Berita
 
Emak-emak Demo di Depan KPU Minta Jokowi Mundur Sebagai Presiden

Senin, 03-09-2018 - 12:03:38 WIB

 
Emak-emak demo minta Jokowi mundur dari presiden.

TERKAIT:
 
  • Emak-emak Demo di Depan KPU Minta Jokowi Mundur Sebagai Presiden
  •  

    Jakarta, berazamcom - Barisan Emak-emak Militan (BEM) berdemo di depan kantor KPU. Emak-emak ini menuntut Joko Widodo mundur dari jabatan presiden karena akan kembali maju di Pilpres.

    Pantauan di depan kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (3/9/2018), emak-emak ini serempak menggunakan kerudung merah. Emak-emak yang berjumlah sekitar 30 orang itu telah berkumpul sejak pukul 10.00 WIB.

    Dengan menaiki mobil komando, emak-emak ini menyerukan Jokowi agar mundur dari posisi presiden. Hal tersebut dikarenakan saat ini Jokowi telah terdaftar sebagai capres dalam pemilu 2019.

    "Presiden harus mundur karena sudah jadi capres. Mundur lebih terhormat, lebih menyelamatkan demokrasi," ujar koordinator aksi, Tri Erniyanti dalam orasinya.

    Dia juga mempertanyakan Jokowi yang tak mundur dari jabatannya. Para emak-emak ini mengaku khawatir Jokowi akan memanfaatkan fasilitas negara.

    "Mengapa pak Jokowi tak mau mundur kenapa? Semua kepemimpinan itu harus berganti, kenapa tidak mau berganti?" kata Tri.

    "Kami menggugat agar Pak Jokowi mundur untuk mencegah memanfaatkan uang dan fasilitas negara," sambungnya

    Jokowi lalu diminta bersikap seperti Sandiaga Uno. Sandi mundur dari jabatannya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta karena menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto.

    "Harusnya Jokowi mundur seperti bapak Sandiaga Uno," tutur Tri.

    Para aksi juga beberapa kali meneriakan 2019 ganti presiden. Selain itu emak-emak ini juga tampak membawa tulisan dukungan untuk tagar 2019 ganti presiden.

    Selain itu, terdapat tulisan 'Presiden Harus Mundur Karena Sudah Jadi Capres', dan 'Mundur Pak, Berikan Contoh Sebagai Negarawan Demi Kontestasi Fair dan Adil'.

    Diketahui penetapan Capres dan cawapres akan dilakukan pada tanggal 20 September 2018. Sedangkan pengambilan nomor urut akan dilakukan pada tanggal 21 September 2018.

    Sementara itu berdasarkan UU Pemilu, tak ada keharusan bagi presiden untuk mundur saat maju kembali sebagai capres. Dalam UU Pemilu juga tak ada peraturan yang mengharuskan presiden cuti saat kampanye. Tidak adanya peraturan cuti untuk presiden karena presiden memiliki tugas untuk mengatur negara.

    "Kan itu bunyinya (dalam UU) begitu kan nggak disuruh cuti toh? Kalau nggak disuruh cuti ya jangan disuruh-suruh cuti, siapa yang akan memerintah nanti? Berdasarkan undang-undang yang ada, nanti itu yang akan kami jalankan, apa yang ada di undang-undang akan kami laksanakan," ungkap Ketua KPU Arief Budiman, Rabu (14/3).

    Kemudian menurut komisioner KPU Hasyim Asyari, presiden dan wakil presiden tidak perlu melepas masa jabatan namun tetap menjalankan tugas negara. Peraturan ini terdapat pada UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 300 dan 301 Tentang Pemilu.

    "Pasal 301, itu artinya tidak melepas jabatan tetapi tetap dalam kampanye itu tidak mengganggu tugas negara. khusus presiden dan wapres itu kan melekat dan ada perlakuan khusus, dia presiden dan mendapat pengawalan dan lain-lain begitu," tutur Hasyim. *

    []bazm-13
    sumber: detik.com



     
    Berita Lainnya :
  • Emak-emak Demo di Depan KPU Minta Jokowi Mundur Sebagai Presiden
  •  

    Komentar Anda :

     
     
     
     
    Pilihan Redaksi
    Walaupun Kehilangan Gekar Adat, Ternyata Syarwan Hamid Masih Banyak Memiliki Gelar
    Pengembalian Gelar Adat Syarwan Hamid Tak Dihadiri Petinggi LAM Riau
    Bawaslu Pekanbaru Turunkan 11 Baliho Caleg
    ACT Segera Kirimkan Tim Kemanusiaan Untuk Uighur
    Warung Pojok Bersubsidi, Cara Bemi Hendrias Tarik Simpati Masyarakat
     
     
     
    Galeri Foto - Advertorial - Pariwara
    Redaksi - Disclaimer - Pedoman Berita Siber - Tentang Kami - Info Iklan
    © 2017 berazam, all rights reserved