Rabu, 11 Desember 2019 Redaksi - Disclaimer - Pedoman Berita Siber - Tentang Kami - Info Iklan - Indeks Berita
 
Setelah ke Mabes Polri, Tim Pengacara Delima Tambunan Melapor ke Komnas HAM & Presiden

Selasa, 03-12-2019 - 00:33:36 WIB

 
Foto: tanda terima laporan ke Komnas HAM; kanan atas :Tatang Suprayoga dan Adv Robby Mardiko SH. Kanan bawah : Reza (sub bagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan Komnas HAM RI.

TERKAIT:
 
  • Setelah ke Mabes Polri, Tim Pengacara Delima Tambunan Melapor ke Komnas HAM & Presiden
  •  

    Jakarta, Berazam-Setelah melaporkan dua oknum penyidik Polda Riau masing-masing Kasubdit IV Ditreskrimum Polda Riau AKBP Ridho Purba, SIK,MH dan AKP Hendri Suparto S,Sos, Penyidik di Unit V Subdit IV Ditreskrimum Polda Riau ke Mabes Polri, Senin (2/12/2019) pagi di Jakarta, Tim pengacara Delima Ida Tambunan, ahli waris Dumaria Pakpahan kembali melaporkan dua oknum penyidik tersebut ke Komnas HAM RI dan Presiden RI Joko Widodo.

    Tim pengacara Delima Ida, Tatang Suprayoga SH MH kepada media mengatakan laporan ke Komnas HAM dan Presiden RI merupakan langkah hukum lanjutan yang mereka lakukan setelah sebelumnya menyambangi Mabes Polri di hari yang sama dengan waktu yang berbeda.

    "Setelah ke Mabes Polri, kita lanjutkan ke Komnas HAM dan Presiden RI melalui Kementerian Sekretaris Negara. Materi laporan nya sama yakni ketidakprofesionalan oknum penyidik Polda Riau yang melakukan kesewenang-wenangan dan mengintimidasi klien kami Delima Ida Tambunan," kata Tatang Suprayoga, Senin (2/12/2019) siang.

    Dikonfirmasi, pihak Komnas HAM membenarkan laporan ini.

    "Ya benar kita ada menerima laporan dari Tim pengacara Tatang Suprayoga SH MH dan rekan," ujar Reza petugas di sub bagian penerimaan dan pemilahan pengaduan Komnas HAM RI, kepada media melalui sambungan telepon seluler, Senin (2/12/2019) sore.

    Ditanya langkah apa yang akan dilakukan Komnas HAM untuk menindaklanjuti laporan itu, Reza belum bisa merinci secara konkret. Namun dia memastikan Komnas HAM akan memantau dan melakukan pengawasan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Polda Riau.

    "Kita akan melakukan pengawasan terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian di Polda Riau sebagaimana dengan adanya tindakan kesewenang-wenangan oknum penyidik sesuai laporan dari tim kuasa hukum yang kita terima," jelas Reza.

    Apakah ada rencana turun ke Riau? "Oh belum sampai kesana. Yang pasti langkah yang kita lakukan adalah melakukan pengawasan dulu dan memastikan apakah proses hukum yang dilakukan berjalan dalam track, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kalau nantinya kita temukan ada penyimpanan maka Komnas HAM akan mengambil langkah langkah hukum sesuai dengan kapasitas yang diperintahkan oleh Undang undang, " tandas Reza.

    Dalam tanda terima laporan berkop surat Komnas HAM RI, yang dikirim tim kuasa hukum Delima Ida Tambunan kepada media, dalam Perihalnya tertulis permohonan perlindungan hukum atas kriminalisasi dan pelanggaran kode etik penyidik Polda Riau.

    Sementara laporan ke Presiden disampaikan melalui Kemensetneg dengan kode surat 198W-87RDWN tanggal 02 Desember 2019 lewat Sistem Persuratan dan Disposisi Elektronik Open dengan penerima atas nama Subandi bagian TU Kemensetneg.

    Seperti diberitakan sebelumnya, Roland dan kawan-kawan merupakan kuasa hukum dari  ahli waris Dumaria Pakpahan (Alm), yakni Delima Ida Tambunan dkk, sehubungan dengan laporan Syamsurizal Nazar kepada Polda Riau tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat SKGR No 555/037-KT/X/97 pada 25 Februari 2018 silam. 

    Lahan tanah seluas 19.400M2 itu berlokasi di jalan Sidorukun RT.IV, RW.XIII, Kelurahan Labuh Baru Kecamatan Tampan, Pekanbaru. Berdasarkan hasil pemekaran wilayah di Pekanbaru saat ini lahan itu berlokasi di Jalan Beringin, Kelurahan Sungai Sibam, Kecamatan Payung Sekaki.

    Menurut Roland, Dumaria Pakpahan (alm) membeli tanah itu pada tahun 1997 dari Kasni sebagai pemilik lahan berdasarkan surat keterangan ganti rugi (SKGR) resgister nomor 555/037-KT/X/97 tanggal 20 Oktober 1997. Belakangan lahan itu bersengketa karena perusakan pagar kawat berduri lahan tersebut oleh Asnidarti sebagai ahli waris Asnam Sunar. 

    Di atas lahan tersebut kemudian muncul plang nama dengan tulisan "Tanah ini milik Asnidarti, Sertifikat Hak MilikNo 1466 tahun 1995". Kasus itu kemudian dilaporkan ahli waris Dumaria Pakpahan, Parulian Dapot Tambunan kepada Polres Pekanbaru dengan laporan polisi No. Pol : LP/1047/K/IX/2008?KA-SPK.

    Pada tahun 2008, tanah itu dibeli oleh Syamsurizal dari Asnidarti selaku ahli waris Asnam Sunar, dimana AJB dibuat di kantor Notaris Elva Yulida,SH, Notaris dan PPAT, sebagaimana kepemilikan tanah (Syamsurizal/Pelapor berdasarkan Sertipikat Hak Milik No1466 Tahun 1995 atas nama Asnam Sunar yang dikeluarkan oleh BPN kota Pekanbaru.

    Tidak Sesuai Objek

    Terhadap pengusahaan lahan oleh pihak Syamsurizal itu, klien Roland kemudian meelakukan upaya hukum dengan menggugat ke PN Pekanbaru. Hasilnya, dalam keputusan tertanggal 20 November 2019 yang termuat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Pekanbaru, dinyatakan sertifikat Hak Milik No 1466 tahun 1995 atas nama almarhum Asnam Sunar sebagai tergugat II yang sekarang Sertifikat Hak Milik No 3040 atas nama Syamsurizal dinyatakan tidak sesuai dengan objek yang dikuasai. 

    PN Pekanbaru juga menyatakan turunan produk Sertifikat Hak Milik No 1466 tahun 1995 atas nama Almarhum Asnam Sunar dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atas objek tanah perkara aquo.  

    Kemudian, PN Pekanbaru menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekovensi dan Tergugat II ataupun pihak lain yang mendapatkan hak dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekovensi untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah seluas 19.400M2 dengan ukuran panjang 194 meter dan lebar 100 meter yang sekarang dikenal Jalan Beringin Keluahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru. Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekovensi dan Tergugat II juga dihukum untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sebesar Rp6.895.000. 

    Diintimidasi

    Di saat kasus perdata itu bergulir, pihak Syamsurizal Nazar, menurut penuturan Tatang Suprayoga, melaporkan klien mereka ke Polda Riau tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat SKGR No 555/037-KT/X/97 pada 25 Februari 2018 silam. 

    "Karena kasus perdata ini sedang bergulir di pengadilan, semestinya laporan dugaan pemalsuan surat SKGR itu tidak diproses dulu. Justru, saat kami sedang sibuk-sibuk berurusan di pengadilan, klien kami juga terus dipanggil untuk diperiksa sebagai terlapor dugaan pemalsuan surat SKGR tersebut," kata Tatang Suprayoga, yang juga dosen di Fakultas Hukum Unilak tersebut.

    Meski begitu, sebagai warga negara yang taat hukum, ahli waris Dumaria Pakpahan (Alm), yakni Delima Ida Tambunan, tetap memenuhi panggilan pihak penyidik Polda Riau. Akan tetapi proses penyelidikan yang dilakukan pihak Polda Riau, dalam hal ini Ditreskrimum, oleh Kasubdit IV Ditreskrimum Polda Riau AKBP Ridho Purba, SIK,MH dan AKP Hendri Suparto S,Sos, Penyidik di Unit V Subdit IV Ditreskrimum Polda Riau, dinilai sudah berada di luar koridor hukum. 

    "Pihak Penyidik Polda selalu menyatakan bahwa Klien Kami Ahli Waris Dumaria Pakpahan telah melakukan dugaan pemalsuan surat. Padahal ini masih dalam proses lidik (penyelidikan), bukan penyidikan," lontar Tatang.

    Dalam pemeriksaan kliennya sebagai terlapor, menurut Tatang, AKP Hendri Suparto selaku Penyidik Polda Riau menggertak/mengintimidasi kliennya dan mengancam akan memasukannya ke penjara. "Bapak sudah siap ditahan?” Begitu klien kami diintimidasi. Padahal klien kami saudara Pariang Janter Tambunan selaku ahli waris Dumaria Pakpahan (Alm) masih dalam pemeriksaan awal dan tahap permintaan keterangan/klarifikasi," timpal pengacara lainnya, Alamsyah Harahap.

    Kejadian terbaru yang membuat pihak kuasa hukum ahli waris Dumaria Pakpapan akhirnya sampai kepada kesimpulan untuk melaporkan kedua oknum penyidik Polda Riau itu ke Presiden, Kapolri, Propam Mabes Polri, Kompolnas serta Komnas HAM, adalah saat kediaman kliennya didatangi pihak Polda untuk penggeledahan. "Ketika kami tanya mana surat perintah penggeledahan, mereka tidak bisa memperlihatkannya. Seharusnya, surat itu diserahkan kepada klien kami atau kami sebagai kuasa hukum. Tapi ini tidak. Jadi, ada apa sebenarnya dengan perlakuan terhadap klien kami ini?" kata Roland Pangaribuan, balik bertanya.

    Selaku kuasa hukum dari kliennya, ujar Roland, pihaknya juga dituduh menghalangi-halangi proses hukum. "Menghalang-halangi darimana? Bagaimana kami akan memberikan ruang untuk mereka melakukan penggeledahan, jika tidak ada surat resmi dari Polda Riau," ujar Roland.

    Sebagai pengacara, menurut Roland, pihaknya menilai apa yang dilakukan kedua oknum penyidik Polda Riau itu, sama sekali tidak mencerminkan sebagai pengayom dan melindungi masyarakat. "Penyidik sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa perkara ini sedang dalam sidang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara perdata di PN Pekanbaru yang diajukan oleh klien kami sesuai dengan nomor Reg Perkara29/PDT.G/2019/PN.Pbr," ungkap Roland.

    Selain itu, dalam perkara laporan tersebut penyidik belum melihat secara keseluruhan ikwal kepemilikan tanah, namun sudah mengambil kesimpulan bahwa kliennya dituduh memalsukan surat SKGR. Penyidik, sebut Roland, juga belum melakukan pengukuran tanah di areal sengketa dan belum memeriksa pihak dari BPN kota Pekanbaru yang berwenang dalam permasalahan sengketa tanah ini, sehingga penyidik belum melihat secara hukum korelasi antara surat dant anah sengketa dan halini sangat merugikan klien mereka.

    "Apa yang dilakukan Penyidik Polda Riau tidak melihat apakah penerbitan surat SHM Syamsurial telah sesuai prosedur hukum yang berlaku/sengaja mengaburkan supaya laporan yang dilaporkan oleh pelapor Syamsurizal Nazar dapat diterima," beber Tatang Suprayoga.

    Karena itulah lewat surat yang ditujukan kepada Kapolri, Divpropam, Komnas HAM dan Presiden, Tatang Suprayoga dkk selaku kuasa hukum ahli waris Dumaria Pakpahan (Alm), yakni Delima Ida Tambunan dkk, berharap agar Polda Riau dalam hal ini Ditreskrimum Polda Riau Subdit IV untuk transparan dan objektif serta independen dalam melakukan pemeriksaan perkara yang dilaporkan oleh Syamsurizal Nazar terhadap kliennya.

    Subdit IV Perlu Dievaluasi

    Praktisi hukum yang juga Dosen senior Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Dr Suhendro SH MHum, merespon dan mengkritisi kinerja oknum penyidik Polda Riau khususnya yang bertugas di Subdit IV Ditreskrimum yang diduga menyalahgunakan kewenangan (Abuse of Power) dalam menangani perkara sengketa lahan yang baru baru ini diberitakan media.

    "Subdit IV memang perlu dievaluasi, " kata Suhendro, kepada berazam lewat aplikasi whatsapp, Jum'at (29/11/2019)

    Menurut Suhendro saat ini institusi Polri sudah.dipandang profesional. Contoh Kapolri sudah diangkat Presiden jadi Mendagri, dan dalam catatan sejarah ini belum pernah terjadi. Artinya ujar Suhendro ini merupakan bukti Polri sudah bagus dan kepercayaan masyarakat semakin positif.

    "Sebagai konsekwensinya Polri jangan lagi main gertak dan mengangkangi praduga tak bersalah. Artinya harus profesional dalam menangani perkara," kata Suhendro.

    "Perkara yang tidak punya dasar hukum dan perkara perdata yang tidak menjadi kewenangan Polri, ya jangan diproses. Kalau sudah tau perdata ngapain lagi memanggil yang diadukan untuk diperiksa atau diwawancarai," ujar nya heran.

    Hal-hal seperti inilah kata Suhendro yang membuka peluang bagi oknum penyidik untuk melakukan intimidasi alias menakut- nakuti seseorang saat menjalani proses hukum.

    "Jelas oknum tersebut dapat dikategorikan melanggar hukum acara dan Perkap (Peraturan Kapolri) misalnya," tegas Suhendro yang sehari hari "menguliahi" mahasiswa dari kalangan polisi yang menuntut ilmu di Fakultas hukum Unilak ini.[red].




     
    Berita Lainnya :
  • Setelah ke Mabes Polri, Tim Pengacara Delima Tambunan Melapor ke Komnas HAM & Presiden
  •  

    Komentar Anda :