Rabu, 11 Desember 2019 Redaksi - Disclaimer - Pedoman Berita Siber - Tentang Kami - Info Iklan - Indeks Berita
 
Diduga Salahgunakan Kewenangan, 2 Oknum Penyidik Polda Riau Akan Dilaporkan ke Kapolri

Kamis, 28-11-2019 - 23:13:27 WIB

 
Foto: Tim Pengacara yang akan melaporkan oknum Polda Riau. 1.TATANG SUPRAYOGA, SH, MH 2. ROLAND L PANGARIBUAN, SH 3. H.AHMAD ALAMSYAH HARAHAP.SH,MH 4. ROBI MARDIKO, SH 5. ZULFIKRI,SH 6. G.GULTOM,SH.

TERKAIT:
 
  • Diduga Salahgunakan Kewenangan, 2 Oknum Penyidik Polda Riau Akan Dilaporkan ke Kapolri
  •  

    Pekanbaru, Berazam-Diduga, menyalahgunakan kewenangan (A Buse of Power) dengan bersikap arogan dan mengintimidasi "Terlapor" tentang kasus tanah, dua oknum Penyidik Polda Riau akan dilaporkan ke Kapolri.

    Kedua oknum Penyidik itu: AKP Hendri Suparto S,Sos NRP 67100409 selaku Penyidik Polda Riau di Unit V Subdit IV Ditreskrimum Polda Riau dan Kasubdit IV AKBP Ridho Purba, S.IK, M.H..

    Sedangkan Tim Pengacara yang akan melaporkan itu adalah: 1.TATANG SUPRAYOGA, SH, MH
    2. ROLAND L PANGARIBUAN, SH
    3. H.AHMAD ALAMSYAH HARAHAP.SH,MH
    4. ROBI MARDIKO, SH
    5. ZULFIKRI,SH
    6. G.GULTOM,SH

    "Mereka selaku Penyidik selalu bersikap arogan. Malah berani memonnis dengan menyatakan bahwa Klien Kami Ahli Waris Dumaria Pakpahan telah melakukan dugaan pemalsuan surat;" kata mereka kepada sejumlah media dalam jumpa pers, Rabu (28/11/2019)

    "Padahal, kami sudah mengadukan hal tersebut ke Dirkrimum Polda Riau. Namun sampai saat ini tidak ada tanggapan terhadap pengaduan kami," kata mereka.

    Selain itu, AKP Hendri Suparto S,Sos, selalu menggertak dan mengintimidasi klien kami akan memasukan ke penjara dengan ucapan “ Bapak sudah siap ditahan ?”

    Padahal, klien kami saudara Pariang Janter Tambunan selaku ahli waris Dumaria Pakpahan (Alm.) masih dalam pemeriksaan awal dan tahap permintaan keterangan/ klarifikasi," kata mereka

    Selain itu, yang lebih parah kata mereka justru sikap arogan Kasubdit IV AKBP Ridho Purba, S.IK, M.H., yang tidak mencerminkan sebagai pengayom dan melidungi masyarakat.

    Dalam surat laporan itu Kapolri diminta agar memerintahkan Polda Riau dalam hal ini Dir. Reskrimum Polda Riau Subdit IV, untuk transparan dan Objektif serta Independen dalam melakukan pemeriksaan perkara yang dilaporkan oleh Syamsurizal Nazar terhadap Klien kami tersebut.

    "Sebab, Penyidik sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa perkara ini sedang dalam sidang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara perdata di PN Pekanbaru yang diajukan oleh klien kami sesuai dengan nomor Reg Perkara 29/ PDT.G/ 2019/ PN.Pbr.

    Penyidik juga belum melihat secara keseluruhan ikhwal kepemilikan tanah ,namun sudah mengambil kesimpulan bahwa klien kami di tuduh memalsukan surat SKGR.

    Yang paling parahnya, Penyidik belum melakukan pengukuran tanah di areal sengketa dan belum memeriksa pihak dari BPN Kota Pekanbaru yang berwenang dalam permasalahan sengketa tanah ini.

    "Sehingga penyidik belum melihat secara hukum korelasi antara surat dan tanah sengketa dan hal ini sangat merugikan klien kami," kata mereka.

    Mereka juga memempertanyakan bahwa apa yang dilakukan Penyidik Polda Riau tidak melihat apakah penerbitan surat SHM Syamsurizal telah sesuai prosedur hukum yang berlaku

    "Atau memang sengaja mengaburkan supaya laporan yang dilaporkan oleh pelapor Syamsuruzal Nazar dapat diterima?" tanya mereka.

    KRONOLOGI

    Adapun kasus ini.bermula dari laporan Syamsurizal Nazar tanggal tanggal 25 Februari 2018 tentang dugaan tindak Pidana Pemalsuan Surat, ke Polda Riau.

    Dalam laporan tersebut, Syamsurizal menuduh Delima Ida Tambunan Dkk., memalsukan Surat Keterangan Ganti Rugi sebidang tanah.

    Pihak Penyidik Polda Riau, kemudian memanggil Delima Ida Tambunan dan melakukan pemeriksaan awal atas laporan tersebut.

    "Saat itulah Penyidik dengan arogan mengintimidasi dan mengancam ibu Delima," kata Tim Pengacaranya.

    "Padahal, riwayat kepemilikan klien kami atas tanah itu, jelas. Itu diwarisinya dari Ibunya, Alm. Dumaria Pakpahan," kata mereka.

    Diceritakan, kepemilikan tanah klien mereka seluas luas 19.400 M2 tersebut yang terletak di Jalan Sidorukun RT. IV, RW. XIII, Kelurahan Labuh Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, sesuai Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) register nomor 555/ 037- KT/ X/ 97 tanggal 20-10-1997.

    Sedangkan alas hak dari Surat Keterangan Ganti Rugi Orang Tua Klien kami yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru berasal dari tanah saudara Kasni adalah Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 115 / SKPT / LBR / X / 1982, tanggal 15 Oktober 1982.

    Dulu, kawasan ini masuk wilayah Desa Labuh Baru Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten TK. II Kampar.

    Masalah kemudian muncul saat Bahwa Syamsurizal / Pelapor) menyebut telah membeli sebidang tanah dari ahli waris Asnam Sunar yaitu Asnidarti.

    Pembelian itu berdasarkan AJB dibuat dikantor Notaris Elva Yulida, SH, Notaris dan PPAT.

    Kemudian muncul Sertipikat Hak Milik No 1466 Tahun 1995 atas nama Asnam Sunar yang dikeluarkan oleh BPN kota Pekanbaru; Sertifikat itu kemudian dialihkan kepada Syamsuruzal Nazar (Sertipikat Hak Milik Nomor 3040).

    Alas hak terbitnya sertifikat ini adalah SKGR Surat Ukur Nomor 4068 / 2008 tanggal 28 April 2008, terletak di Kelurahan Labuh Baru Barat seluas 19.400 M2 didapat berdasarkan SKGR No. 553/ 037/KT/ XI/ 94, tanggal 21 November 1994 milik Asnam Sunar.

    Anehnya, posisi tanah sebagaimana disebut dalam sertifikat ini bukanlah di posisi tanah milik Delima Ida Tambunan atau tanah objek sengketa.

    "Di tahun 2008 itulah awal pengaburan batas-batas tanah oleh ahli waris Hasnidarti Asnam Sunar terhadap tanah Delima Ida pihak keluarga klien kami sebenarnya sudah melaporkan penyerobotan ini ke polisi, dulunya," kata Pengacara.

    "Berbagai kejanggalan terjadi dalam masalah ini. Termasuk dugaan permainan terbitnya sertifikat atas nama Syamsurizal Nazar itu. Untuk itulah, kami minta Penyidik Pilda Riau bisa bersikap independen menangani kasus ini," kata Tim Pengacara Delima Ida.

    "Apalagi, kasus dugaan pemalsuan SKGR sekarang lagi proses persidangan Perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Sebaiknya, Penyidik, menghornati proses sidang dulu," kata mereka.

    Kejadian terbaru yang membuat tim kuasa hukum ahli waris Dumaria Pakpapan geram, saat rumah kliennya didatangi pihak Polda untuk penggeledahan. "Ketika kami tanya mana surat perintah penggeledahan, mereka tidak bisa memperlihatkannya. Seharusnya, surat itu diserahkan kepada klien kami atau kami sebagai kuasa hukum. Tapi ini tidak. Jadi, ada apa sebenarnya dengan perlakuan terhadap klien kami ini?" kata Roland Pangaribuan, balik bertanya.

    Selaku kuasa hukum dari kliennya, ujar Roland, pihaknya juga dituduh menghalangi-halangi proses hukum. "Menghalang-halangi darimana? Bagaimana kami akan memberikan ruang untuk mereka melakukan penggeledahan, jika tidak ada surat resmi dari Polda Riau," ungkap Roland.

    "Untuk itulah kami Tim Pengacara Delima Ida Tambunan Dkk., meminta Bapak Kapolri agar memerintahkan Penyidik berlaku adil dan transparan menangani kasus ini," kata mereka.

    Menang Perdata

    Terhadap klaim lahan oleh pihak Syamsurizal, Tim Kuasa hukum Delima Ida Tambunan dari kantor Advocat Roland Pangaribuan SH melakukan gugatan perdata ke PN Pekanbaru. Hasilnya, dalam keputusan tertanggal 20 November 2019 yang termuat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Pekanbaru, dinyatakan sertifikat Hak Milik No 1466 tahun 1995 atas nama almarhum Asnam Sunar sebagai tergugat II yang sekarang Sertifikat Hak Milik No 3040 atas nama Syamsurizal tidak sesuai dengan objek yang dikuasai. 

    PN Pekanbaru juga menyatakan turunan produk Sertifikat Hak Milik No 1466 tahun 1995 atas nama Almarhum Asnam Sunar dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atas objek tanah perkara aquo.  

    Kemudian, PN Pekanbaru menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekovensi dan Tergugat II ataupun pihak lain yang mendapatkan hak dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekovensi untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah seluas 19.400M2 dengan ukuran panjang 194 meter dan lebar 100 meter yang sekarang dikenal Jalan Beringin Keluahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru. Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekovensi dan Tergugat II juga dihukum untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sebesar Rp6.895.000. 

    bazm2



     
    Berita Lainnya :
  • Diduga Salahgunakan Kewenangan, 2 Oknum Penyidik Polda Riau Akan Dilaporkan ke Kapolri
  •  

    Komentar Anda :