Pekanbaru, berazamcom - Gubernur Riau Brigjend (Purn) TNI H. Edi Afrizal Natar Nasution telah melakukan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 kepada para Kepala Daerah dan pimpinan tinggi lembaga se Provinsi Riau di Balai Pauh Janggi Gedung Daerah Pekanbaru, dan untuk Kabupaten Kampar langsung diterima oleh Pj. Bupati Kampar Muhammad Firdaus,SE, MM pada Senin (11/12).

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, penyerahan DIPA dan TKD TA 2024 dilakukan secara digital, tidak lagi dalam bentuk dokumen fisik. Penyerahan DIPA dan TKD tersebut sekaligus menjadi simbol dimulainya pelaksanaan APBN 2024.

Dibacakan oleh Plt. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau Burhani As bahwasanya Provinsi Riau untuk tahun 2024 mendapat Alokasi APBN sebesar Rp. 31,83 T dengan rincian Belanja Pemerintah Pusat untuk 463 Satuan Kerja sebesar Rp. 8,63 T yang artinya telah mengalami kenaikan sebesar Rp. 453,59 M dari tahun 2023 dan TKD sebesar Rp. 23,20 T naik sebesar Rp  142,67 M.

"Sinergi dan singkronisasi Belanja Pusat dan Daerah sangat penting untuk mencapai sasaran pembangunan, serta menghindari tumpang tindih dan terjadinya duplikasi program dan ini sesuai dengan arahan Presiden RI serta Gubernur Riau" ucap Firdaus saat mengikuti acara ini.

"Dapat kita sampaikan juga, bahwa Kabupaten Kampar pada tahun 2024 mendatang menerima Alokasi TKA DIPA sebesar Rp. 2.280.921.973.000,-  yang nantinya akan kita pergunakan sebagai Belanja untuk kepentingan rakyat" demikian ditambahkan Pj. Bupati Kampar.

Disampaikan oleh Gubernur Riau pada sambutannya saat penyerahan DIPA Tahun 2024 ini, agar para Kepala Daerah dan Pimpinan Lembaga setelah menerima DIPA ini diharapkan untuk dapat laksanakan percepatan realisasinya. Gubernur  Riau juga menitip pesan untuk selalu menjaga integritas dan tata kelola anggaran sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat.

"Saya berharap dan menekankan kepada seluruh Pimpinan Daerah dan Lembaga di Provinsi Riau untuk selalu menjaga keselarasan dan keharmonisan dalam penggunaan anggaran yang diberikan" ucap Edi Natar.

Dalam pengarahannya juga disampaikan oleh beliau bahwa ada 5 (lima) fokus dalam penyelenggaraan/menjalankan anggaran ini, yakni Perbaikan Sumber Daya Manusia dengan mengupayakan menghapus kemiskinan ektrim dan menekan angka Stunting, Percapatan Tranformasi Hijau, Pemberian Subsidi dan Bantuan Sosial yang tepat sasaran, Penguatan sinergi anggaran pusat dan daerah, dan peningkatan efisiensi dalam menggunakan belanja negara.

Dijelaskan juga bahwa Tahun 2024 menjadi tahun krusial mengingat tahun tersebut adalah tahun politik. Sementara risiko ketidakpastian, geopolitik, dan perubahan iklim ke depan masih mengancam. Sebab itu, kerangka APBN dan APBD 2024 disusun dengan optimis namun tetap penuh kewaspadaan terhadap potensi krisis dan resesi. Kinerja APBN dan APBD 2024 menjadi tonggak penting untuk diestafetkan, demi mencapai target Indonesia Maju 2045. Dengan APBN dan APBD yang responsif dan selaras momentum penguatan pemulihan ekonomi dapat terus terjaga. Ekonomi Indonesia tumbuh positif di level 5% selama 8 kuartal berturutan. Inflasi pun terjaga stabil sehingga daya beli masyarakat khususnya kelompok miskin dan rentan tetap terlindungi.

Di samping mendukung pemulihan ekonomi, keselarasan APBN dan APBD juga akan dapat mendorong akselerasi transformasi ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. Hilirisasi dilakukan agar tercipta nilai tambah dalam perekonomian. Pembangunan infrastruktur pun masif dilakukan untuk mendorong investasi. (Diskominfo/EMS)