Kepada awak media, Ketua DPRD Siak menyampaikan harapan sekaligus meminta Koperasi BUTU untuk transparan dalam mengelola kayu akasia diatas lahan yang berada di Kabupaten Siak dan itu menjadi program pemerintah pusat.

Menurut Indra Gunawan koperasi BUTU harus transparan dalam pengelolaan kayu akasia diatas lahan Tora, karena ini program pemerintah pusat dalam mengentaskan konflik agraria, jadi jangan malah menjadi berkonflik kemana-mana, sebab tanah yang dibagikan ke masyarakat itu dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat siak.

"Tanah itu sudah memiliki SHM sehingga tanah tersebut berketetapan hukum atas kepemilikannya dan teregister hingga ke pemerintahan pusat," terang politisi asal Partai Golkar ini kepada berazam.com, Sabtu (13/07).

Apalagi, kata Indra Gunawan, pihaknya juga sudah dapat kabar, bahwa ada surat permintaan hearing yang masuk ke DPRD untuk pembahasan terkait pengelolaan TORA yang dilakukan salah satu koperasi. "Tentu itu akan kita sikapi segera, kita akan panggil pihak koperasi untuk menjelaskannya dengan detail," sebut Indra.

Dia juga mengakui sudah ada masuk beberapa aduan dari masyarakat kepada dirinya terkait persoalan yang mengundang heboh dan simpang siur informasi dari banyak pihak terhadap pengelolaan lahan Tora tersebut.

Tapi, kata Indra, pihaknya juga bersyukur karena banyak pihak yang sudah melakukan pengawasan terhadap program pemerintah ini. "Kita bersyukur, banyak yang masih melakukan pengawasan dan peduli terhadap Kabupaten Siak ini," ungkapnya.

Selain itu, Indra juga memastikan mendapat aduan dari masyarakat terkait sertifikat lahan TORA yang masih belum sampai ditangan masyarakat yang menerima tanah dari pemerintah tersebut.

 "Kabarnya sertifikat juga belum ada ditangan masyarakat, tentunya ini akan kita cari tahu sebabnya, sebab tanah itu sudah sah milik masyarakat dan masyarakat harus memiliki kepastian dalam kepemilikan tanah itu," terang Indra lagi.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya lahan yang ditetapkan sebagai lahan TORA merupakan bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT MEG san PT TUM yang diajukan Pemerintah Kabupaten Siak kepada pemerintah pusat dengan luasan kurang lebih 10.000 Hektar.

 

"Ketika kita mendukung program Tora ini, maka kita berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya, sehingga program tersebut bisa dinikmati masyarakat secara utuh," tambahnya.

Karena itulah, seharusnya lahan tersebut dibagikan ke masyarakat Siak, yang saat itu SHM-nya diberikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Ir H Joko Widodo saat berkunjung ke Provinsi Riau pada bulan Desember 2018 lalu.* dan