SISTIM keterbukaan informasi publik bukanlah hal yang tabu lagi, tapi saat ini sudah menjadi kewajiban bagi penyelengara pemerintahan untuk menerapkan sistim tersebut agar publik bisa mengetahui langsung proses penyelengaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Sementara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hulu (Inhu), dibawah kepemimpinan Bupati Inhu, H Yopi Arianto, SE melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Inhu sejak awal terbentuk telah bekerja keras dan maksimal dalam melaksanakan tuntutan tugas sesuai aturan yang berlaku.

Kerja keras itu tidak lah sia-sia, buktinya, sejak tahun 2014, 2016, 2017 hingga 2018 (tahun 2015, penilaian ini ditiadakan) Pemkab Inhu berhasil meraih penghargaan dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau sebagai juara pertama Badan Publik kategori Pemerintahan Kabupaten/Kota se Riau.

Menurut Bupati, penghargaan ini merupakan buah dari keterbukaan informasi publik yang telah dilakukan oleh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Inhu dan diharapkan dapat memacu serta memicu semangat bagi perangkat daerah yang keterbukaan informasi publiknya dinilai masih kurang maksimal.

"Terus pertahankan prestasi ini, bila perlu ditingkatkan agar kedepan menjadi lebih baik lagi," ucap Bupati yang dikenal ramah ini.

Sementara, Kepala Diskominfo Inhu, Jawalter MPd ketika ditemui diruang kerjanya, Jumat lalu mengatakan, keberhasilan Pemkab Inhu melalui Diskominfo dalam menerapkan sistim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tidak terlepas dari upaya dan kerja keras seluruh tim yang ada pada Diskominfo Inhu.

Dikatakan, saat ini pihaknya terus berupaya untuk membangun PPID hingga pada tingkat desa. Bertujuan agar desa juga berani memberikan informasi kepada publik atas pengelolaan dana desa atau lainnya, sehingga masyarakat bisa langsung mengetahui sebagai upaya mengurangi konflik.

Menurutnya, semua sistem bisa berjalan karena dukungan maksimal ini langsung diberikan oleh pimpinan tertinggi di Inhu, Bupati Inhu H Yopi Arianto SE dan diharapkan kedepan pihak KI pusat atau KI Provinsi Riau lebih meningkatkan pembinaan kepada Kabupaten Inhu, terutama terkait PPID untuk desa.

Salah satu kunci keberhasilan Diskominfo Inhu tersebut tidak hanya dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) semata, tapi kesiapan sarana prasarana, fasilitas penunjang juga sangat menentukan.

Untuk itu, Diskominfo secara rutin melakukan inventarisir peralatan serta kebutuhan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) keseluruh Organisasi Perangka Daerah (OPD) dilingkup Pemkab Inhu serta 14 Kecamatan yang ada di Inhu.

Sebelum melakukan kegiatan inventarisir, Diskominfo Inhu terlebih dahulu mengirimkan surat ke masing-masing OPD untuk mengisi data peralatan TIK. Surat yang sudah kirimkan ke OPD ditindak lanjuti dengan survey langsung ke masing-masing OPD untuk melihat data aslinya dilapangan.

Adapun data-data yang disurvey pada kegiatan invetrasir TIK ini adalah kapasitas jaringan internet, website dan sosial media resmi opd, aplikasi dan operator pengelola TIK dimasing-masing OPD tersebut. melalui kegiatan ini diharapkan bisa memetakan sarana dan prasarana TIK di maisng-masing OPD untuk kepentingan pengembangan dan kemajuan penerapan E-Government kedepannya (adv Diskominfo Inhu)